Satujuang, Blitar – Ratusan masyarakat Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI) gelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD kabupaten Blitar, Senin (25/8/25).
Jaka Prasetya ketua GPI dalam orasinya mengatakan bahwa DPRD kabupaten Blitar atas tidak terserapnya APBD induk, yang ke dua tidak segera di sahkan nya APBD Perubahan 2025 , ketika APBD induk yang terserap kemudian PAK belum di sahkan maka rakyat tidak bisa menikmati hasil hasil pembangunan atas pajak yang sudah dibayarkan.
“Mestinya anggota DPRD kabupaten Blitar mempunyai respons yang sangat tinggi terhadap adanya keluhan keluhan masyarakat baik yang dilakukan di medsos adanya kerusakan infrastruktur jalan di seluruh kabupaten Blitar,” kata Jaka dalam penyampaian nya.
Jaka meminta jangan menjadikan masyarakat menjadikan kabupaten Blitar ini jelek dimata masyarakat Indonesia, maka ia tidak ingin terjadi hal ini terulang kembali.
“Kami minta hari ini DPRD kabupaten Blitar harus menyetujui adanya pembahasan dalam paripurna tentang Perubahan PAK,
Sebab kalau paripurna ini mundur atau tidak terjadi kesepakatan antara eksekutif dan legislatif kami akan dirikan Pos Kerakyatan didepan kantor DPRD kabupaten Blitar,” ucap Jaka.
Menurut Jaka jika paripurna pada Jumat 29 Agustus gagal digelar ia akan mobilisasi semua masyarakat kabupaten Blitar untuk bergerak menuju kantor DPRD kabupaten Blitar.
“Kami akan mengawal pada saat agenda sidang paripurna pada Jumat 29 Agustus” tegasnya.
Ditempat terpisah, Ketua Komisi I DPRD kabupaten Blitar Nugroho Bayu Laksono dengan nada singkat menyampaikan, Mereka berharap bagaimana APBD Perubahan sidang paripurna pada Jumat 29 Agustus bisa berjalan dengan lancar, selaku komisi I menerima siap mengawal menyampaikan kepada ketua Fraksi masing masing dan ketua pimpinan dewan untuk bagaimana sidang paripurna berjalan baik dan lancar.
“GPI mewakili suara masyarakat yang mengharapkan sekali program ini berjalan dengan baik, untuk paripurna pada Jumat 29 Agustus kami optimistis berhasil,” tandasnya. (Herlina)
