Satujuang, Bengkulu – Para ketua fraksi DPRD Provinsi Bengkulu melakukan koordinasi ke sejumlah instansi Forkopimda. Senin (11/8/25), mereka mengawali kunjungan di kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu.
“Kami bersama para ketua fraksi mengadakan koordinasi ke instansi Forkopimda Provinsi Bengkulu, dimulai ke Kajati Bengkulu,” ujar Ketua Fraksi Hanura, Usin Abdisyah Putra Sembiring.
Dalam pertemuan tersebut, Usin menyampaikan sejumlah isu strategis, termasuk temuan saat Panitia Khusus (Pansus) Pajak DPRD melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah perusahaan tambang batu bara beberapa waktu lalu.
Ia mengungkapkan, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bengkulu hingga saat ini baru mencapai 38% dari target tahun 2025.
Kondisi ini, menurutnya, mengindikasikan adanya tunggakan pajak daerah, bukan hanya akibat penundaan pembayaran karena kenaikan tarif, tetapi juga dugaan kesengajaan untuk tidak membayar.
“Bahkan ada perusahaan yang diduga memanipulasi pembayaran pajak daerah, yang bisa mengakibatkan kerugian keuangan daerah,” kata Usin.
Temuan Pansus mencakup Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), dan Pajak Alat Berat (PAB) yang belum dibayarkan perusahaan tambang batubara.
Kondisi serupa juga ditemukan pada sektor perkebunan, pengangkutan (truk batubara, tangki CPO), dan perusahaan lain yang beroperasi di Bengkulu namun belum sepenuhnya taat pajak daerah.
Selain itu, pertemuan juga membahas pendampingan kejaksaan dalam pelaksanaan tugas DPRD, mulai dari perencanaan anggaran, fungsi pengawasan, hingga legislasi, demi memperkuat sinergi kelembagaan dalam pembangunan daerah.
Menurut Usin, Kajati merespons positif dan menyatakan keterbukaan terhadap upaya peningkatan PAD.
“Pihak Kejati terbuka menerima rekomendasi dan data dari DPRD untuk dipelajari, termasuk menelusuri apakah ada unsur kesengajaan yang berakibat pada kerugian daerah,” jelasnya.
Kejati Bengkulu juga menegaskan akan terus memantau dan siap memberikan pendampingan yang diperlukan untuk memperkuat pelaksanaan fungsi DPRD.
Usin menambahkan, besok pihaknya akan melanjutkan koordinasi dengan Polda Bengkulu dan Danrem. (Red)
