Oleh: Raghmad Satujuang
Pulau Enggano kini berada di ujung ketidakpedulian, isolasi parah, layanan dasar runtuh, dan harapan masyarakat terus terkikis. Kondisi ini bukan sekadar keluhan biasa ini seruan darurat.
Jika pemerintah daerah gagal bertanggung jawab, mungkinkah pembentukan Otorita Enggano harus segera menjadi opsi nyata.
Krisis Transportasi dan Isolasi Berkepanjangan
Lebih dari 4 bulan aktivitas transportasi kapal laut tidak beroperasi maksimal karena pendangkalan Pelabuhan Pulau Baai ditambah pesawat perintis yang hanya seadanya.
Dampaknya? Lebih dari 4.000 masyarakat adat terisolir, BBM, beras, minyak, hingga telur melonjak harga.
Untuk makan saja mereka sudah kembali ke sistem lama, barter barang, uang sudah tak ada nilainya disana.
Saat ini, hasil panen dan pangan masyarakat membusuk, berton-ton pisang dibuang sia-sia karena tak bisa diangkut, belum lagi komoditas lainnya yang menjadi sumber penghidupan masyarakat disana.
Ekonomi Melorot, Petani Rugi Miliaran
Petani pisang menghadapi kerugian besar, menurut perhitungan sejumlah pihak kerugian bahkan mencapai Rp1,8 miliar setiap bulannya akibat alur pelabuhan dangkal, kapal tak bisa beroperasi, dan rantai distribusi yang putus.
Ekonomi lokal stagnan, masyarakat hanya bisa menyaksikan panen terbuang.
Respons Pemda? Lambat dan Reaktif.
Pemerintah daerah baru menurunkan bantuan seadanya, tapi solusi struktural tak pernah muncul. Masih menunggu pengerukan Pelabuhan Pulau Baai tanpa kehadiran strategi jangka panjang.
Artinya, rakyat Enggano selain tak berdaya menghadapi krisis, juga dipaksa menunggu “sesuatu yang entah kapan” selesai.
Otorita Jadi Opsi
Mengingat situasi begitu parah:
- Transportasi langsung jadi prioritas penanganan alur dan kapal harus dikelola melalui lembaga khusus yang mampu menerobos birokrasi daerah,
- Dana dan infrastruktur terjamin, otorita memberi akses dana dari pusat dan percepatan pengerjaan jalan, listrik, kesehatan, dan pendidikan,
- Pengawasan dan partisipasi masyarakat apabila otorita dilengkapi mekanisme partisipatif, hak adat dan suara lokal bisa diselamatkan.
Jika hanya diandalkan Pemda, kondisinya tampak seperti simulasi tanggap darurat yang hadir setelah krisis, lalu lenyap.
Wacana otorita bisa menjadi opsi yang mesti didorong, bukan untuk mencabut kedaulatan daerah, tapi memaksa negara hadir sungguh-sungguh.
Enggano bukan pulau eksotis untuk dijual di brosur pariwisata. Ini rumah ribuan warga yang kini ditinggalkan oleh pemerintahnya sendiri.
Otorita Enggano adalah peringatan nyata, kalau Pemda tidak mampu, negara harus mengambil alih dengan alat struktural dan sumber daya penuh. Wacana ini harus didorong keras sampai Pemda bertanggung jawab, atau Otorita hadir.
Enggano sedang tidak butuh janji, tapi kehadiran nyata.
Penulis merupakan wakil pimpinan redaksi media Satujuang.com
Sangat setuju bila Pulau Enggano menjadi pemerintahan Otorita/Daerah Administratif,namun proses menuju kearah itu kita butuh waktu yg cukup panjang. Banyak persyaratan yg harus dipenuhi terutama Undang-Undang tentang Otorita itu sendiri dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang akan menjadi Ketua Otorita nantinya serta jumlah Penduduk sebagai pemenuhan persyaratan suatu Daerah Otorita. Menyikapi kondisi Pulau Enggano hingga saat ini semakin kritis akibat terhentinya hubungan transportasi Bengkulu/Enggano karna dampak pendangkalan alur masuk pelabuhan Pulau Bai Bengkulu, maka tanggapan/Resfon dari pihak pemangku kekuasaan Daerah Provinsi/Kabupaten itu mungkin perlu kita desak agar segera mengambil tindakan yg serius untuk menyelamatkan warganya yg kini telah terisolasi di Pulau terpencil ini.
Sangat setuju bila Enggano menjadi status Otorita, namun proses menuju kearah itu kita butuh proses yg panjang, banyak persyaratan yg harus dipenuhi dan perlu Undang2 khusus tentang Otoritas. Oleh karnanya perlu kajian yg mendalam untuk mencapai kearah sana. Melihat situasi yg semakin kritis di Enggano,maka tanggapan yg bersifat Emergensi dari pemangku kekuasaan Daerah baik Propinsi/Kabupaten itu perlu kita desak terus agar segera mengambil kebijaksanaan demi keselamatan penduduk Pulau Enggano