Satujuang- Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Bengkulu, Usin Abdisyah Putra Sembiring, menanggapi dengan tegas polemik hukum yang diangkat oleh Tim Hukum Helmi-Mian mengenai Putusan MK No 2/PUU-XXI/2023, Putusan MK No 22/PPU/VII/2009, dan Putusan MK No 67/PPU-XVIII/2020.
Usin menegaskan bahwa persoalan hukum harus diselesaikan dalam ranah hukum, bukan dijadikan alat politik untuk meraih keuntungan.
“Persoalan hukum tidak bisa menjadi persoalan-persoalan politik. Romer sudah menyatakan dia tidak akan memusingkan soal itu, karena semuanya sudah jelas,” ujar Usin, Selasa (2/9/24).
Ia menekankan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) adalah sesuatu yang harus ditaati, tetapi ada aturan turunannya yang juga harus dipahami.
“Bagi kita, putusan MK ya memang harus kita taati. Tapi kemudian ketaatan itu ada turunannya. Ada PKPU yang dibahas oleh DPR, Bawaslu, dan KPU, kemudian disepakati sebagai dasar pendaftaran. Romer maupun Mian telah mendaftar berdasarkan PKPU itu. Jadi kita nggak berdasarkan untuk melawan MK, enggak. Apakah kemudian PKPU untuk melawan MK? Silakan diuji secara hukum, bukan secara politik,” tegas Usin.
Usin juga mengimbau masyarakat Bengkulu untuk tidak ragu memilih pasangan Romer, meski isu-isu hukum terus diangkat oleh pihak lawan.
Ia menegaskan bahwa masyarakat Bengkulu sudah cerdas dan bisa memilah mana yang benar dan mana yang hanya sekadar gimik politik.
“Masyarakat kita itu sudah punya pilihan, sudah punya penilaian. Sekarang itu masyarakat di Provinsi Bengkulu bisa memilah dan memilih calon gubernur yang akan dia dukung. Jadi apapun yang diungkapkan, udahlah kita nggak usah mempersoalkan itu,” lanjutnya.
