Bengkulu – Anggota Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu, Tantawi Dali menilai, membangun Pulau Enggano Kabupaten Bengkulu Utara tidak sulit jika pemerintah bersinergi.
Pasalnya baik pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten memiliki kewajiban dan tanggung-jawab untuk membangun Pulau Enggano yang merupakan salah satu pulau terdepan di Indonesia tersebut.
“Tinggal lagi bisa tidak sinergi antar pemerintah itu diwujudkan. Ketika sinergi itu ada, kita meyakini tidak susah untuk membangun Enggano. Karena jelas, yang namanya pulau terdepan itu harus diamankan,” tegas Tantawi pada Sabtu, (12/3/22).
Kata Dewan dari Daerah Pemilihan Bengkulu Utara dan Bengkulu Tengah ini, untuk pembangunan jangan hanya fokus pada sektor infrastruktur saja. Tetapi juga pelabuhan, angkutan, BBM satu harga, listrik, dan sektor lainnya yang benar-benar menjadi kepentingan dan kebutuhan masyarakat Enggano.
Selain itu mengenai tidak teralokasinya anggaran untuk Enggano, Tantawi mengatakan, melihat kondisi saat ini memang bisa dikatakan akibat ketidakmampuan anggaran terutama bersumber dari APBD Provinsi Bengkulu.
“Tahun ini juga terjadi pengurangan pendapatan pada tahun ini. Tahun lalu APBD Provinsi ini mencapai Rp 3,4 triliun, tapi tahun ini hanya Rp 2,8 triliun. Jadi ada pengurangan sekitar Rp 600 miliar dari pusat. Kitapun sudah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI terkait pengurangan itu,” bebernya.
Lebih jauh ditambahkan, jika anggaran pusat terealisasi, pihaknya pasti perjuangkan untuk Enggano. Mengingat sekarang memang belum bisa mengalokasikan anggaran untuk Enggano.
