Satujuang, Bengkulu- Program Makan Bergizi Gratis di Bengkulu memicu polemik setelah porsi makanan viral dimedia sosial dan memantik reaksi negatif dari masyarakat luas, Selasa (24/2/26).
Terkait hal itu, Gloria Erysa Meilinda Situmorang, Kepala Regional SPPG Bengkulu, justru menyayangkan penilaian netizen yang dianggapnya hanya berdasar tampilan visual satu foto.
“Penilaian tidak bisa hanya dari visual, tapi berdasarkan perhitungan kebutuhan gizi yang telah ditetapkan,” paparnya.
Gloria menambahkan bahwa sebagian netizen berupaya “mencari-cari kesalahan” tanpa melihat konteks utuh program yang berjalan.
Polemik ini mencuat setelah paket MBG berisi roti, telur rebus, susu kotak, kue kacang, dan kurma beredar luas di media sosial.
Beredar pula paket lain yang hanya berisi roti, telur rebus, tahu, kurma, dan buah pisang.
Fakta ini memancing publik untuk mempertanyakan kesesuaian menu tersebut dengan anggaran Rp15.000 per porsi yang beredar di masyarakat.
Namun, Gloria menjelaskan bahwa menu tersebut telah melalui perhitungan medis yang ketat.
Untuk porsi besar, termasuk ibu hamil atau menyusui, menu diklaim mengandung Energi 495,7 kkal, Protein 19,3 gram, Lemak 16 gram, dan Karbohidariat 62,3 gram.
Di tingkat pusat, Badan Gizi Nasional (BGN) bergerak cepat meluruskan kesalahpahaman terkait nominal anggaran yang menjadi perdebatan.
Nanik S. Deyang, Wakil Kepala Badan Bidang Komunikasi dan Investigasi BGN, menegaskan anggaran bahan makanan murni hanya Rp8.000 hingga Rp10.000 per porsi.
Nanik merinci total dana Rp13.000 untuk Balita-SD kelas 3 dan Rp15.000 untuk SD kelas 4-Ibu Menyusui dibagi ke beberapa pos:
- Bahan Makanan: Rp8.000 – Rp10.000.
- Biaya Operasional (Rp3.000): Mencakup listrik, gas, air, internet, insentif relawan/guru, BPJS Ketenagakerjaan, hingga BBM mobil distribusi.
- Sewa Fasilitas (Rp2.000): Untuk sewa lahan, gudang, peralatan masak modern, serta pembangunan IPAL dan filterisasi air.
“Nominal Rp15.000 tidak sepenuhnya untuk bahan makanan, melainkan juga mendukung rantai operasional dan fasilitas SPPG,” ujar Nanik dalam keterangan tertulisnya.
Ia menambahkan, penjelasan ini penting untuk meluruskan persepsi publik yang keliru.
BGN menyatakan tetap terbuka terhadap kontrol publik dan akan menindaklanjuti setiap laporan jika ditemukan ketidaksesuaian di lapangan.
Disisi lain, masyarakat berharap SPPG Bengkulu dapat melihat persoalan secara utuh dan menjadikan kritik sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program ke depan. (Red)
