Mukomuko– Hingga kini, belum ada tanggapan dari Pemerintah Desa dan Pokdarwis terkait konflik Karang Taruna dan Pokdarwis di Pulau Baru.
“Situasi terkait tanggung jawab Pokdarwis terhadap Karang Taruna masih belum terang benderang,” ujar Bandiono, Ketua Karang Taruna Pulau Baru, Kamis (24/8/23).
Diterangkan Bandiono, dalam waktu dekat, Karang Taruna berencana untuk mengirimkan surat kepada Instpektorat Kabupaten Mukomuko untuk melakukan audit terhadap Pokdarwis.
Tujuannya adalah agar terdapat kejelasan terkait alokasi dana yang seharusnya menjadi tanggung jawab Pokdarwis terhadap Karang Taruna.
“Surat tersebut akan disebarluaskan kepada berbagai pihak, termasuk Kejari Mukomuko, Kapolres Mukomuko, Bupati Mukomuko, serta anggota DPRD Mukomuko,” imbuh Bandiono.
Bandiono menekankan bahwa langkah ini diambil untuk memastikan bahwa semua pihak yang berwenang mengetahui masalah ini dan berkontribusi dalam mencari solusi yang tegas dan adil.
Dengan langkah tegas ini, Bandiono dan pihak Karang Taruna Pulau Baru berharap bahwa permasalahan mengenai alokasi dana antara Pokdarwis dan Karang Taruna dapat segera terangkat dan diselesaikan secara adil.
“Kami menantikan tanggapan dari pihak-pihak yang dituju dalam surat tersebut demi tercapainya kejelasan dan keadilan dalam penggunaan dana yang bersangkutan,” pungkas Bandiono.(NT/Zul)
📲 Ingin update berita terbaru dari
