Satujuang, Jakarta – Tim penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa 19 orang saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi terkait pemberian fasilitas kredit oleh sejumlah bank daerah kepada PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) dan entitas anak usahanya. Pemeriksaan berlangsung pada Rabu (16/7/2025).
Kredit tersebut diketahui diberikan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB), PT Bank DKI, dan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.
Pemeriksaan ini dilakukan sebagai bagian dari pengusutan perkara atas nama tersangka ISL dan kawan-kawan.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, menjelaskan bahwa pemanggilan para saksi bertujuan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi berkas perkara.
“Sebanyak 19 saksi diperiksa guna mengumpulkan alat bukti tambahan yang dibutuhkan dalam proses hukum ini,” ujar Anang.
Adapun saksi-saksi yang diperiksa berasal dari berbagai latar belakang, baik dari internal PT Sritex, pihak perbankan, maupun auditor.
Berikut beberapa di antaranya:
1. MAS – Staf Keuangan PT Sritex
2. DL – Sekretaris PT Sritex
3. BW – Relationship Manager Divisi Pembiayaan II LPEI
4. YSD – Staf Keuangan PT Sritex
5. HIS – Auditor KAP Anwar & Rekan untuk PT RUM tahun 2017–2018
6. ISK – Group Head DBU BRI
7. LH – Group Head ARK BRI
8. RNL – Eks Pemimpin Grup Korporasi 1 Bank BJB tahun 2020
9. NTP – Pemimpin Grup Korporasi 1 Bank BJB tahun 2020
10. RS – Pemimpin Divisi I Local Corporate BNI tahun 2012
11. NP – CRM BNI tahun 2012
12. SMS – Pegawai BNI
13. EMSS – HCCA BNI tahun 2016
14. RTPS – Manager Sindikasi tahun 2012
15. HG – Eks Pemimpin Divisi Risiko Kredit PT Bank DKI tahun 2020
16. GNW – Eks Pemimpin Grup Risiko Kredit PT Bank DKI tahun 2020
17. AS – Relationship Manager Unit Menengah III PT Bank DKI tahun 2020
18. ARA – Pemimpin Divisi Kredit Menengah II PT Bank DKI tahun 2020
19. FXPM – Pemimpin Grup Kredit Menengah PT Bank DKI tahun 2020
Penyidikan masih berlangsung untuk mengungkap dugaan penyimpangan dalam penyaluran kredit tersebut yang berpotensi merugikan keuangan negara. (AHK)
