Satujuang- Beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) diduga jadi alat politik salah satu pasangan calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur di Bengkulu.
Program pemerintah pusat melalui kementerian pendidikan tersebut diduga jadi alat untuk mengumpulkan suara dukungan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 mendatang.
Modusnya, calon penerima beasiswa KIP kuliah diarahkan oleh pihak kampus untuk mengikuti sesi wawancara diluar kampus.
“Waktu itu sesi wawancara diikuti oleh beberapa calon penerima beasiswa dari kampus UNIHAZ, STIES TMS dan BAKTI HUSADA,” jelas rekaman suara pengakuan salah seorang mahasiswi yang didapat media ini, pada Kamis (5/9) lalu.

Lanjutnya, untuk mendapatkan beasiswa, mereka diharuskan melengkapi berbagai persyaratan, termasuk wajib menjadi relawan salah seorang anggota DPR RI daerah pemilihan Bengkulu.
Parahnya mereka juga diminta untuk mempromosikan salah satu calon Gubernur dan wakil Gubernur kepada 150 kepala keluarga (KK) dibuktikan dengan dokumentasi foto atau video.
“Kami harus mengumpulkan 150 kartu keluarga milik warga provinsi bengkulu, sembari menempelkan famplet bergambarkan calon yang bersangkutan. Dokumentasi, baik berupa video dan foto dari setiap rumah yang kami kunjungi wajib diupload,” imbuhnya.
Tidak sampai disitu, saat mengunjungi 150 KK tersebut, mereka juga diharuskan menggunakan seragam kaos bergambar Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur.
Mereka juga harus membuat postingan di Instagram yang berisi pujian kepada anggota DPR RI disertai gambar paslon Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut.
“Banyak syaratnya, termasuk orang tua harus membuat surat permohonan bermaterai untuk menjadi relawan anggota DPR RI tersebut. Setelah syarat terpenuhi, katanya belum tentu juga lulus,” pungkasnya kesal.
Info terbaru didapat media ini, aksi ini juga dilakukan di kampus STIA Bengkulu.
Narasumber yang menghubungi media ini mengungkapkan, dirinya sempat merasa jengah karena harus mendengar keluh kesah adik tingkatnya yang di paksa mencari KTP dan KK
“Kemaren sempat mau kami angkat ke medsos, namun tidak ada yang berani bicara, bahkan saat itu ada pihak yang mau membantu untuk menghadirkan pihak Dirjen Dikti,” ungkap narasumber yang tak ingin disebut namanya kepada satujuang, Selasa (24/9/24).
Untuk diketahui, KIP Kuliah merupakan program pemberian bantuan biaya pendidikan yang bersumber dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Diberikan pada mahasiswa baru yang tidak mampu secara ekonomi dan berpotensi akademik baik. Proses perekrutan KIP Kuliah dimulai sebelum pendaftaran seleksi masuk perguruan tinggi.
Informasi terhimpun, perkara ini sudah dilaporkan oleh salah satu organisasi yang ada di Bengkulu ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Bengkulu, media ini sedang menelusuri pihak mana yang melaporkan dan sejauh mana laporan itu sudah diproses. (Red)