Satujuang.com – Hijab atau penutup kepala menjadi simbol khas bagi seorang muslimah yang beragama Islam.
Namun, dalam beberapa kasus, pemakaian hijab dipandang sebagai sesuatu yang kontroversial dan menjadi perdebatan di berbagai negara.
Pemakaian hijab pada dasarnya merupakan hak asasi perempuan dalam beragama dan berbusana. Artikel ini akan membahas hak asasi perempuan dan kebebasan beragama, serta telaah hukum menggunakan hijab.
Hak Asasi Perempuan
Hak asasi perempuan mencakup hak-hak yang sama dengan hak-hak yang dimiliki oleh laki-laki, seperti hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, hak atas kesehatan, hak atas kebebasan berbicara, dan hak atas kebebasan beragama.
Menurut Pasal 18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), setiap orang berhak atas kebebasan beragama atau keyakinan, dan hak ini mencakup kebebasan untuk memeluk agama atau kepercayaan pilihan mereka, baik secara individu maupun bersama-sama dengan orang lain.
Selain itu, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) mengakui hak perempuan untuk memilih dan mengamalkan agama atau kepercayaan mereka tanpa diskriminasi dan kebebasan untuk mengambil bagian dalam upacara keagamaan.
Dalam konteks pemakaian hijab, perempuan memiliki hak untuk memutuskan untuk memakainya atau tidak, tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.
Kebebasan Beragama
Kebebasan beragama adalah hak yang diakui secara internasional oleh PBB dan termasuk dalam Pasal 18 DUHAM.
Konsep kebebasan beragama meliputi hak setiap orang untuk memilih dan mengamalkan agama atau kepercayaan yang mereka pilih, serta hak untuk tidak mengamalkan agama atau kepercayaan apa pun.
Kebebasan beragama juga meliputi hak untuk mengubah keyakinan agama atau kepercayaan tanpa diskriminasi.
Telaah Hukum Menggunakan Hijab
Dalam hukum Islam, pemakaian hijab diwajibkan bagi perempuan yang sudah baligh. Wajibnya pemakaian hijab untuk perempuan dijelaskan dalam Al-Quran Surah An-Nur ayat 31,
“Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak dari padanya.”
Dalam konteks hukum nasional, di Indonesia, pemakaian hijab diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKKR) Pasal 4 ayat (2) huruf f.
Di mana, pemakaian hijab menjadi salah satu bentuk tindakan kekerasan dalam rumah tangga jika dilakukan dengan kekerasan atau tekanan yang berlebihan terhadap korban.
Namun, pada 2019, Mahkamah Konstitusi Indonesia mengeluarkan putusan bahwa larangan pemakaian hijab bagi siswi di sekolah negeri atau sekolah swasta yang terkait dengan negara melanggar hak asasi manusia dan kebebasan beragama.
Putusan ini diberikan setelah adanya gugatan dari seorang siswi yang dilarang memakai hijab di sekolah.
Di beberapa negara, pemakaian hijab dipandang kontroversial dan ada yang melarang pemakaian hijab di tempat umum atau tempat kerja.
Misalnya, di Perancis, pada 2004, pemerintah melarang pemakaian simbol agama di sekolah negeri, termasuk pemakaian hijab. Sedangkan di beberapa negara Timur Tengah, seperti Arab Saudi, pemakaian hijab diwajibkan oleh pemerintah.
Kontroversi mengenai pemakaian hijab menunjukkan betapa pentingnya perlindungan hak asasi perempuan dan kebebasan beragama.
Perlindungan terhadap hak asasi perempuan dan kebebasan beragama adalah bagian dari hak asasi manusia yang universal dan tidak dapat dikompromikan.
Oleh karena itu, penting bagi negara dan masyarakat untuk menjamin kebebasan beragama dan hak asasi perempuan, termasuk hak untuk memutuskan untuk memakai hijab atau tidak.
Sumber:
1. Universal Declaration of Human Rights. (1948). United Nations.
2. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. (1979). United Nations.
3. Al-Quran.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
5. Mahkamah Konstitusi RI. (2019). Putusan No. 35/PUU-XVI/2018.
