Satujuang- Pada Paripurna Penyampaian Rekomendasi DPRD Provinsi Bengkulu Terhadap LKPJ Gubernur Bengkulu Tahun 2023, terungkap bahwa banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak memenuhi kapasitasnya.
Edwar Samsi, Juru Bicara DPRD Provinsi Bengkulu, menyoroti OPD seperti Dinas Sosial yang terlibat dalam kegiatan di luar tanggung jawabnya, seperti kependudukan dan catatan sipil.
“Begitu juga dengan bidang Dispora yang gagal melaksanakan program pembangunan stadion mini,” ungkap Edwar, Senin (1/4/24).
Kritik juga ditujukan pada kurangnya perencanaan dalam pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) M Yunus, yang berakibat pada pemutusan hubungan kerja dan pembangunan yang terbengkalai.
Saat sidang paripurna
Di sisi lain, Isnan Fajri selaku Sekretaris Provinsi Bengkulu, menyatakan penerimaan terhadap rekomendasi tersebut.
“Pemerintah provinsi berencana menindaklanjuti dengan membuat prioritas dan melakukan perbaikan sesuai skala prioritas pembangunan daerah, termasuk infrastruktur,” imbuh Isnan.
Isnan menekankan pentingnya optimalisasi penggunaan anggaran mengingat kebutuhan pembangunan yang besar.
Upaya optimalisasi diharapkan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran dan memperbaiki kinerja pembangunan di Provinsi Bengkulu.(NT/adv)
