Susul Tersangka TA, Berkas Tiga Tersangka Lainnya Korupsi Disparpora Kepahiang Rampung

Bengkulu, Satujuang.com – Jajaran Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Bengkulu bergerak cepat merampungkan seluruh kekurangan berkas perkara lanjutan kasus dugaan korupsi Disparpora Kepahiang Tahun Anggaran 2023.

Sebelumnya, penyidik Subdit Tipidkor telah mengantongi satu berkas lengkap atas nama tersangka TA yang dinyatakan P-21 oleh Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu pada akhir Oktober 2026.

Kendati pada tahap awal tiga berkas tersangka lainnya sempat berstatus P-19 akibat masih memerlukan pemenuhan petunjuk Jaksa Penuntut Umum (JPU), kini seluruh berkas tersebut telah dinyatakan terpenuhi syarat formil maupun materiilnya.

Kepala Bidang Humas Polda Bengkulu, Kombes Pol Imam Wijayanto, mengonfirmasi bahwa penyidik kini tengah mempersiapkan proses pelimpahan tahap dua menyusul rampungnya seluruh berkas perkara secara menyeluruh.

“Dapat kami sampaikan perkara dugaan korupsi Disparpora Kepahiang berkas perkara atas nama tersangka RS, EA, dan IH telah resmi dinyatakan lengkap (P-21) oleh Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi Bengkulu, hingga saat ini empat berkas sudah rampung P-21,” ujar Kombes Pol Imam Wijayanto, Selasa (17/11/26).

Tiga tersangka yang berkasnya menyusul rampung tersebut masing-masing berinisial EA selaku Bendahara Pengeluaran periode Januari–Agustus 2023 dan IH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) periode Januari–Agustus 2023.

Satu tersangka lainnya adalah RAS yang menjabat sebagai Kepala Disparpora Kabupaten Kepahiang periode Agustus–Desember 2023.

Pengusutan perkara rasuah ini bermula dari temuan rekayasa dan manipulasi anggaran pada sejumlah pos belanja di lingkungan Disparpora Kepahiang TA 2023 dengan total pagu anggaran mencapai Rp6,2 miliar.

Modus penyimpangan anggaran tersebut mencakup manipulasi pertanggungjawaban perjalanan dinas, belanja alat tulis kantor (ATK) serta bahan cetak, belanja makan minum, belanja instalasi kelistrikan, hingga pelaksanaan tujuh paket pekerjaan konstruksi fisik.

Berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN), praktik lancung di dinas tersebut telah menguras keuangan negara hingga merugikan kas daerah sebesar Rp1,6 miliar.

Sebagai langkah taktis pemulihan kerugian negara sebelum berkas dilimpahkan ke pengadilan, penyidik Polda Bengkulu telah melakukan penyitaan terhadap sejumlah aset berharga milik para tersangka.

Aset sitaan tersebut meliputi pengembalian uang tunai, sertifikat kepemilikan tanah dan bangunan, hingga kendaraan roda empat.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang turut diselaraskan dengan kualifikasi yuridis KUHP terbaru serta penyesuaian pidana yang berlaku.

(Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *