Satujuang, Bengkulu- Pemerintah Provinsi Bengkulu akan melakukan evaluasi terhadap tenaga outsourcing di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai salah satu langkah efisiensi anggaran, Jumat (28/11/25).
Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Edwar Samsi, mengungkapkan bahwa Gubernur Bengkulu telah menyampaikan rencana evaluasi terhadap pegawai outsourcing.
“Outsourcing itu juga ingin dievaluasi Pak Gubernur; untuk OPD yang betul-betul membutuhkan, mungkin tetap diperbolehkan sesuai kemampuan keuangan, tetapi secara komposisi, outsourcing itu sangat kecil,” kata Edwar.
Menurutnya, tekanan terbesar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) saat ini masih berasal dari beban pegawai tetap.
Termasuk tenaga PPPK penuh waktu dan PPPK paruh waktu, yang membuat belanja pegawai melonjak pada tahun 2026.
“Pengaruh besarnya itu di PPPK dan PPPK paruh waktu,” jelasnya.
Langkah evaluasi outsourcing dinilai tetap perlu untuk memperbaiki efisiensi anggaran, terutama karena porsi belanja pegawai masih mendominasi 38 persen dari total APBD.
Terkait informasi perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sempat dilontarkan pihak Pemprov, Edwar menyebut hal itu masih sebatas wacana sampai saat ini.
DPRD belum menerima usulan dari pemerintah terkait perampingan OPD sebagai langkah lanjutan efisiensi struktural.
“Terkait wacana perampingan OPD, sampai saat ini belum ada pengajuan atau pembahasan,” tambah Edwar.
Edwar menegaskan bahwa evaluasi seluruh komponen belanja pegawai, termasuk outsourcing, adalah bagian dari strategi pemerintah menghadapi keterbatasan pendapatan daerah.
“Pendapatan kita tidak meningkat besar; mau tidak mau, semua komponen harus dievaluasi,” tutupnya. (Red)
