![[Kiri] Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu, Iskandar Novianto saat menyerahkan laporan pengawasan kepada Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah [Foto:Istimewa]](https://satujuang.com/wp-content/uploads/IMG-20220801-WA0047_copy_1024x681.jpg)
Bengkulu – Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bengkulu telah berhasil mengoptimalisasi penerimaan daerah dan penyelamatan keuangan negara sebesar Rp.652 milliar lebih.
Angka ini muncul dari fokusnya pengawasan BPKP Provinsi Bengkulu selama kurun waktu tahun 2020 sampai dengan semester I tahun 2022.
“Pengawasan yang dilakukan secara berkala ini, sebagai upaya mengawal akuntabilitas penyelenggaraan keuangan dan pembangunan negara atau daerah,” kata Iskandar usai menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Gubernur Bengkulu, Senin (1/8/22).
Iskandar menegaskan, BPKP selalu berkomitmen untuk membantu Presiden dalam mengawal pelaksanaan program pembangunan nasional sesuai dengan visi dan misi Presiden, demikian juga komitmen kepada Gubernur, Bupati dan Walikota.
Selama Semester I Tahun 2022 Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu telah menyelenggarakan 8 pengawasan yang meliputi:
- Pengawasan Reformasi Pembangunan SDM,
- Pengawasan Penguatan Infrastruktur dan konektivitas berupa evaluasi atas optimalisasi pemanfaatan KPBU,
- Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah,
- Pengawasan atas Agenda Pemulihan Ekonomi meliputi stimulus dukungan terhadap UMKM, kemudahan berusaha dan berinvestasi serta perbaikan neraca perdagangan,
- Pengawasan Agenda Prioritas Ketahanan pangan berupa pengawasan Penanganan Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK),
- Peningkatan Governance Systems yang dilakukan dalan mendukung Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan dan Kinerja, Penguatan Kapabilitas APIP, dan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi,
- Pengawasan Pengentasan Kemiskinan ekstrim berupa pengawasan Program Indonesia Pintar (PIP) Dikdasmen dan kartu Indonesia Pintar (KIP) Dikti serta Program Indonesia Pintar (PIP) Madrasah,
- Pengawasan Agenda Prioritas Pengawasan Daerah (APPD) berupa pengawasan program revitalisasi kelapa sawit serta pengelolaan PAD BPHTB atas HGU Perkebunan
Iskandar berharap, laporan hasil pengawasan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi Gubernur dan seluruh jajarannya dalam pengambilan keputusan strategis.
