“IHPD ini bertujuan untuk memberikan dorongan bagi Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah untuk lebih meningkatkan fungsi pembinaannya kepada pemerintah kabupaten/kota dan bagi DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Beni meminta kepada Gubernur dan jajarannya untuk wajib menindaklanjuti rekomendasi atas LHP selambat-lambatnya 60 hari sejak LHP diterima.
Atas diraihnya kembali opini WTP yang ke lima kalinya, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi tingginya kepada semua pihak.
Yang telah bersinergi dan berkolaborasi dalam mencapai hasil yang baik atas LKPD Pemprov Bengkulu sehingga kembali meraih opini WTP yang ke lima kalinya dari BPK RI.
“Transparansi dan akuntabilitas di dalam kita menyajikan laporan keuangan sebagai produk hasil kerja kita satu tahun yang direalisasikan dalam aktivitas pembangunan, adalah bentuk tanggung jawab kita kepada masyarakat Provinsi Bengkulu dalam amanah jabatan yang kita pegang saat ini. Untuk itulah saya sebagai Gubernur menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya,” sampai Gubernur Rohidin.
Gubernur Rohidin juga mengakui masih adanya temuan-temuan dari BPK dan dirinya berkomitmen bersama jajarannya untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK tersebut agar tidak bergulir ke penegak hukum.
“Alhamdulillah kita kembali memperoleh dan mempertahankan opini WTP untuk ke lima kalinya, tapi memang masih banyak catatan dan rekomendasi yang perlu kita tindaklanjuti. Saya minta kepada seluruh OPD maksimum dalam 60 hari untuk menindaklanjuti agar tidak menjadi persoalan tindak lanjut oleh Aparat Penegak Hukum,” tutur Gubernur Rohidin.
Dirinya bersyukur atas raihan prestasi WTP tersebut dan berharap dapat kembali meraih opini WTP dari BPK pada tahun-tahun berikutnya.
“Dan kinerja pengelolaan keuangan pemerintah Provinsi Bengkulu makin baik,” tutupnya. (mc)
