Batam, Satujuang.com – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, membuka ruang dialog bersama tokoh masyarakat dalam acara silaturahmi yang berlangsung di Golden Prawn 933, Bengkong, Rabu (22/7/26) malam.
Forum tersebut digelar sebagai langkah memperkuat komunikasi antara pemerintah dan warga, sekaligus membahas berbagai isu strategis mulai dari pengembangan sektor pendidikan, kemudahan layanan pembayaran Uang Wajib Tahunan (UWT) BP Batam, hingga percepatan pembangunan daerah.
Amsakar menyampaikan bahwa kegiatan silaturahmi ini akan dijadwalkan secara berkala setiap tiga bulan sebagai sarana menyampaikan aspirasi, meluruskan persepsi, dan membangun energi kolektif.
“Silaturahmi ini sengaja kita jadwalkan setiap tiga bulan. Tujuannya agar pemerintah dan masyarakat terjalin komunikasi yang sinergis, membetulkan persepsi yang kemarin salah, meluruskan pandangan yang bengkok, dan mendekatkan hubungan yang selama ini terasa jauh,” ujar Amsakar.
Ia menambahkan, capaian pembangunan Kota Batam selama satu tahun lima bulan kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra juga menunjukkan tren positif.
Realisasi investasi Batam hingga akhir tahun mencapai Rp69,5 triliun dari target Rp60 triliun, angka kemiskinan berhasil ditekan dari 4,85 persen menjadi 3,81 persen, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menempati peringkat kelima terbaik di Pulau Sumatera.
Pada sesi dialog, Ketua RW 02 Kelurahan Tanjung Buntung, Adi Khuswoyo, menyampaikan apresiasi atas penyediaan lahan untuk pembangunan SMK Negeri 13, serta mengusulkan kemudahan mekanisme pembayaran UWT secara kolektif.
Menanggapi hal tersebut, Amsakar menegaskan komitmennya bahwa sektor pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia tetap menjadi prioritas utama Pemerintah Kota Batam.
“Insyaallah, kalau soal pendidikan saya berdiri paling depan. Saya memberikan atensi besar terhadap pengembangan sumber daya manusia,” tegasnya.
Terkait usulan pembayaran UWT, Amsakar menjelaskan bahwa pemerintah terus mengembangkan pelayanan jemput bola guna mempermudah masyarakat mengurus administrasi pertanahan agar lebih cepat dan efisien. (NIP)
