Jakarta – Penggunaan anggaran negara untuk membeli produk impor membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menyematkan kata ‘bodoh’.
Pasalnya, dengan membeli produk impor tidak memberi nilai tambah bagi perekonomian domestik.
Ucapan itu terlontar saat Jokowi memberikan pengarahan dalam Launching Kartu Kredit Pemerintah Domestik dan QRIS Antarnegara yang disiarkan secara virtual.
“Jangan sampai, saya sudah pesan betul, saya pesan betul, sangat lucu sekali, sangat bodoh sekali kalau uangnya yang dikumpulkan oleh pemerintah baik dari pajak, dari PNBP, masuk menjadi APBN, masuk menjadi APBD, kemudian belanjanya produk-produk impor,” ujar Jokowi, Senin (29/8/22).
Ia mengaku telah berkali-kali meminta Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas mengawal penggunaan APBN dan APBD.
Ia berharap pemerintah pusat (Pempus) dan pemerintah daerah (Pemda) ‘bersemangat’ membeli produk dalam negeri.
“Realisasi sudah lebih dari Rp400 triliun, tetapi kalau bisa masuk ke Rp 800 triliun dan betul-betul produknya itu produk dalam negeri, apalagi produk lokal, apalagi produk UMKM, pergerakan ekonomi di bawahnya akan kelihatan,” ucapnya.
Sebelumnya, Jokowi juga pernah menyematkan kata ‘bodoh’ saat memberi arahan kepada KADIN Provinsi se-Indonesia di Jakarta Timur, Selasa (23/8) lalu.
“Sangat lucu sekali APBN yang kita collect dari pajak, PNBP, royalti masuk ke APBN kemudian keluar sebagai belanja pemerintah, yang dibeli barang impor. Waduh bodoh banget kita, kalau terus-terusan begitu,” ujar Jokowi saat itu.
Ia berharap Pempus, Pemda hingga BUMN membeli produk dalam negeri.
“Sekarang sudah suruh tanda tangan semua daerah. Komitmen bisa beli berapa triliun Beli berapa miliar Komitmen sudah muncul di Rp897 triliun,” tutur Jokowi.
Di kesempatan lain, Lontaran kata bodoh juga pernah diucapkan Jokowi yaitu saat pengarahan tentang aksi afirmasi bangga buatan Indonesia yang disiarkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (25/3) silam.
Saat itu ia mengaku sedih yang beli barang-barang impor semuanya.
“Padahal kita memiliki pengadaan barang dan jasa anggaran modal pusat itu Rp 526 triliun, daerah, Pak Gub, Pak Bupati, Pak Wali, Rp 535 triliun. Lebih gede daerah,” ujarnya.
Jika anggaran negara itu digunakan untuk membeli produk dalam negara, kata dia, akan memicu pertumbuhan ekonomi Indonesia.
“Enggak usah cari ke mana-mana, tidak usah cari investor, kita diem saja tapi kita konsisten membeli barang yang diproduksi oleh pabrik-pabrik kita, industri-industri kita, UMKM kita. Kok enggak kita lakukan, bodoh sekali kita kok enggak melakukan ini,” tutur Jokowi. (danis/red).
