Tanjungpinang – Kementrian Pertanian RI menjalin kerjasama dengan Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) diseluruh wilayah Indonesia dalam peningkatan produksi pertanian guna tercapainya swasembada pangan 2024.
Hal tersebut tertuang dalam komitmen bersama antara Menteri Pertanian RI, KTNA, jajaran Dirjen Kementan serta Gubernur se-Indonesia yang diadakan di Maros, Sulawesi, beberapa waktu lalu.
Untuk Kepulauan Riau sendiri, Gubernur Ansar Ahmad telah menandatangani piagam komitment bersama KTNA tersebut.
“Alhamdulillah, Bapak Gubernur telah menandatangani komitmet pengembangan pertanian dengan KTNA. Dan, semalam, beliau telah mengumpulkan seluruh Bupati dan Wali Kota se-Kepri dan Bank Indonesia perwakilan Kepri.” Ujar Amirullah, Ketua KTNA Kepri, Kamis (25/8/22).
Ia juga mengatakan jika dukungan dari Pemprov Kepri terkait pengembangan pertanian saat ini cukup bagus.
Hal itu diwujudkan dalam pengalokasian lahan seluas 10 Ha yang bersumber dari APBD Provinsi dalam bidang pengembangan Cabai.
“10 hektar lahan untuk cabai rawit dari provinsi Kepri, dana APBN melalui provinsi berupa 20 hektar lahan cabai merah, alokasi BNI untuk koperasi Plasma Agri Kundur seluas 25 hektar untuk cabai merah, dan 5 hektar dari APBD Karimun. Ini baru pengembangan komoditi cabai saja.” Paparnya.
KTNA dalam hal ini merupakan wadah resmi yang ditunjuk oleh kementrian Pertanian dalam mendukung tercapainya ketahanan pangan program swasembada yang di gaungkan oleh Presiden Joko Widodo.
Tidak hanya cabai saja, lanjut Amirullah, dalam Rakernas bersama Menteri di Maros, pemerintah juga mengembangkan produktivitas di bidang peternakan dan perikanan.
“KTNA akan berperan sebagai motor petani bersama pemerintah daerah guna mendapatkan kemudahan fasilitas baik permodalan, pendapingan hingga ke distribusi pertanian,” ujarnya.
Untuk wilayah Kepri, KTNA telah mendata sebanyak kurang lebih 5.000 petani aktif serta 8.000 nelayan.
“Mereka adalah masyarakat yang betul-betul petani, dan hidup dari hasil pertanian. Mereka adalah fokus utama kita. Jika adapun badan usaha yang bergerak di bidang pertanian, itu urusan dinas pertanianlah. Kami hanya fokus mendorong petani-petani kecil untuk mendapatkan pulang yang sama,” jelasnya.
Amirullah juga menyoroti rendahnya anggaran disetiap Dinas pertanian diseluruh kabupaten kota se-provinsi Kepri.
Hal ini menurutnya perlu dilakukan perubahan besar-besaran untuk mencapai swasembada pangan di daerah.
“Saat ini, keseriusan pemerintah daerah baik tingkat kota dan kabupaten masih rendah. Bahkan ada Kabupaten yang anggaran dinas pertaniannya hanya 8 miliar saja. Ini tentunya bertolak belakang dengan program pemerintah pusat. Sangat tidak ideal dengan anggaran kecil mampu mengembangkan pertanian, terlebih kondisi geografis Kepri yang pertaniannya butuh penanganan khusus,” paparnya.
Namun dirinya tetap optimis, dengan adanya perhatian khusus dari pemerintah pusat. Ia berharap kiranya setiap Bupati dan Wali Kota bahkan Gubernur di Kepri, serius dan fokus menerapkan program kementrian pertanian.
“Jika anggaran didaerah sedikit, maka kami berharap semua kepala daerah di Kepri dapat fokus membawa program pemerintah pusat di daerah. Jika tidak, maka, swasembada pangan di Kepri tidak akan tercapai,” pungkasnya.
Seperti diketahui, beberapa wilayah di Kepri seperti Batam, Tanjung pinang, Bintan dan Karimun bukanlah kawasan produsen pertanian.
Daerah tersebut masih tergantung Suplay sembako dari luar wilayah seperti Jawa, Sumbar dan Sumut. (Red/ESP)
