Brebes – Ratusan Massa yang mengatasnamakan dirinya Forum Anti Asusila (FAAS) Kabupaten Brebes, mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Brebes Jawa Tengah, Senin (8/8/22).
Mereka mendesak salah satu pimpinan DPRD untuk ditindak dan mundur dari jabatannya, karena diduga telah menelantarkan anak dan Istrinya sendiri serta diduga memiliki Wanita Idaman lain (WIL).
Ratusan massa yang datang ini mendapat pengawalan ketat dari jajaran Polres Brebes.
Didepan halaman Kantor DPRD Kabupaten Brebes, mereka berorasi sambil membentangkan beberapa poster dan spanduk.
Spanduk dan Poster tersebut berisi tulisan yang ditujukan untuk oknum Dewan yang bermaslah tersebut.
Seperti :
“Ngurus Keluarga Saja Tidak Becus Bagaimana Ngurus Rakyat”,
“Pemimpin Berbuat Asusila Harus Mundur”,
“Bojone Bae Digorohi Apa Maning Rakyate”.
Selain melakukan orasi dan menyampaikan surat kepada ketua DPRD, mereka meminta salah satu pimpinan DPRD berinisial TW, untuk segera mundur dari jabatannya.
Perwakilan massa Ade Irawan (37) mengatakan, demonstrasi ini dilakukan untuk menuntut salah satu pimpinan DPRD agar ditindak dan mundur dari jabatannya.
“Karena TW telah menelantarkan istri dan anak anaknya dan tidak pernah pulang ke rumah karena diduga yang bersangkutan punya wanita idaman lain (WIL) dan ini terjadi sudah cukup lama,” tandasnya.
Menurut Ade, sebagai salah satu pimpinan DPRD, TW seharusnya bisa menjadi contoh yang baik untuk masyarakat kabupaten Brebes,
“Pimpinan seharusnya menjadi contoh yang baik, jadi agar jangan sampai muncul kejadian yang sama di kemudian hari,” ujar Ade, yang diduga selaku adik kandung dari korban.
Sementara itu, ketua DPRD Kabupaten Brebes, M Taufik, saat menemui perwakilan demonstran mengaku bahwa pihaknya sudah menerima surat dari perwakilan massa, tapi belum dibuka.
“Saya belum tahu isinya, Pihak DPRD Brebes berjanji akan menindaklanjuti surat tersebut, namun kami perlu mengkaji terlebih dahulu isi surat tersebut,” tuturnya.
Kepada awak media Taufik mengatakan akan menindaklanjuti permasalahan ini, karena bila tidak, Taufik menyatakan massa akan merasa dipermainkan sehingga bisa saja mengamuk.
“Tetap ditindaklanjuti, tetapi ranahnya siapa, apakah ranah polisi, atau ranah kami kah. Yang jelas pertama surat diserahkan ke Badan Kehormatan untuk dikaji apakah ada yang perlu ditindaklanjuti atau cukup dimusyawarahkan,” pungkasnya. (ags/red)
