Pansus II DPRD Kabupaten Blitar Rekomendasikan Penyusunan Perbup Bapperida dan Efisiensi Anggaran

Blitar, Satujuang.com – Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kabupaten Blitar mendesak pemerintah daerah segera menerbitkan Perbup Bapperida sebagai tindak lanjut atas perubahan susunan perangkat daerah pada Jumat (20/11/26) malam.

Laporan hasil pembahasan Raperda Perubahan Kedua atas Perda Nomor 3 Tahun 2022 tersebut dibacakan Ketua Pansus II, Suwito, melalui juru bicaranya, Ismail Namsa, dalam rapat paripurna di Graha Paripurna.

Penyampaian laporan strategis ini berlangsung dalam rangkaian sidang paripurna yang sama saat Pansus III DPRD Kabupaten Blitar turut mengesahkan Raperda Penyertaan Modal Daerah bagi PT BPR Penataran Artha Sejahtera.

Dalam rekomendasi utamanya, Pansus II meminta eksekutif bergerak cepat menyusun Peraturan Bupati terkait kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, serta tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida).

Penerbitan regulasi turunan ini sekaligus mewajibkan Pemerintah Kabupaten Blitar menyesuaikan atau mencabut Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2025 dan Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2025.

Selain aspek regulasi, dewan menekankan pentingnya penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang penelitian dan inovasi secara bertahap.

Proses peralihan kelembagaan, pegawai, aset, hingga dokumen kearsipan pun diingatkan agar berjalan tertib tanpa sedikit pun mengganggu kualitas pelayanan publik.

Tak berhenti di situ, Pansus II menagih paparan konkret mengenai besaran efisiensi anggaran yang berhasil dihemat dari peleburan kelembagaan tersebut.

Sebelum aturan diundangkan, eksekutif juga diwajibkan menyempurnakan seluruh catatan redaksional serta melaporkan capaian kinerja riset dan inovasi Bapperida secara berkala kepada legislatif.

Di sisi lain, Pansus II mengapresiasi keterbukaan Badan Pendapatan Daerah, Bagian Organisasi, Bagian Hukum, serta seluruh perangkat daerah pengampu layanan yang telah membedah struktur tarif selama masa pembahasan.

Mengingat dokumen tebal tersebut dibahas dalam tenggat waktu terbatas, jajaran dewan berkomitmen mengawal ketat fase implementasi di lapangan agar setiap celah kekurangan dapat segera ditambal.

“Pansus II menyadari bahwa penataan kelembagaan adalah proses yang berkelanjutan, dan karena itu pengawasan Dewan pada tahap pelaksanaan sangat penting,” tandas Ismail Namsa.

Selain merampungkan tata kelola perangkat daerah, laporan akhir Pansus II ini sekaligus mengesahkan Raperda Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Ismail berharap regulasi perpajakan daerah tersebut mampu memperkuat kemandirian fiskal Kabupaten Blitar sekaligus memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak dan wajib retribusi.

“Peraturan daerah ini dapat menjadi dasar hukum yang kokoh bagi penataan perangkat daerah yang efektif dan efisien, sehingga mampu meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Blitar,” pungkasnya.

(Herlina/ADV)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *