Blitar, Satujuang.com – Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Kabupaten Blitar resmi menyetujui Raperda Penyertaan Modal Daerah kepada PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Penataran Artha Sejahtera untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Persetujuan legislatif tersebut disampaikan Ketua Pansus III, Nasa Barcelona Marhaenis, dalam rapat paripurna dewan yang digelar pada Jumat (20/11/26) malam.
Dalam laporannya, Nasa meminta jajaran komisaris dan direksi PT BPR Penataran mencantumkan target laba serta dividen secara terukur dalam Rencana Pelaksanaan Bisnis 2026–2031.
Manajemen bank daerah itu juga diwajibkan memaparkan capaian kinerja secara berkala kepada Komisi II, menjaga kesehatan perbankan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), memperkuat kredit UMKM, serta menyusun peta jalan transformasi layanan digital.
“Kepada Komisi II DPRD, kami merekomendasikan pengawasan berkala atas realisasi dividen, pelaksanaan kontrak kinerja, laporan evaluasi kinerja, dan penyaluran kredit UMKM,” kata Nasa dalam penyampaiannya.
Berdasarkan hasil harmonisasi dan penyempurnaan redaksional pada rapat finalisasi, Pansus III menyatakan draf regulasi tersebut telah memenuhi seluruh syarat peraturan perundang-undangan.
“Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Pimpinan DPRD, Bupati Blitar beserta jajaran Perangkat Daerah, serta semua pihak yang telah berkontribusi atas Pimpinan dan Anggota Dewan,” jelasnya.
Substansi raperda yang telah disempurnakan menjadi tujuh bab dan 15 pasal itu kini mengunci kewajiban setoran dividen serta mekanisme evaluasi kinerja direksi dan komisaris.
Total penyertaan modal daerah sebesar Rp8,41 miliar tersebut sekaligus mengukuhkan posisi Pemerintah Kabupaten Blitar sebagai pemegang saham mayoritas di tubuh BUMD perbankan itu.
Melalui payung hukum baru ini, PT BPR Penataran diwajibkan menyetor dividen kepada kas daerah mulai Tahun Anggaran 2027 dengan proyeksi nilai antara Rp450 juta hingga Rp550 juta.
“Keberhasilan Peraturan Daerah ini pada akhirnya ditentukan oleh pelaksanaannya, yaitu peningkatan kinerja BPR, realisasi dividen, dan dampaknya bagi UMKM,” tandasnya.
Selanjutnya, Pansus III merekomendasikan agar Bupati Blitar segera mengajukan perda tersebut ke Biro Hukum Provinsi Jawa Timur guna menjalani proses fasilitasi.
Langkah percepatan regulasi ini beriringan dengan agenda Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama TAPD Kabupaten Blitar yang tengah memfinalisasi pembahasan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 sebelum tenggat akhir November.
Selain menyusun Peraturan Bupati tentang kontrak kinerja dan tata cara evaluasi jajaran direksi maupun komisaris, eksekutif diminta langsung mengakomodasi kebutuhan modal BUMD tersebut dalam pos belanja tahun depan.
“Menganggarkan penyertaan modal Rp951 juta beserta target penerimaan dividen dalam APBD Tahun Anggaran 2027, dan merealisasikan setoran pada awal tahun anggaran. Menyusun Peraturan Bupati tentang kontrak kinerja dan tata cara evaluasi kinerja Direksi dan Komisaris,” pungkasnya.
(Herlina/ADV)







