Bengkulu, Satujuang.com – Putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan vonis lepas dalam perkara kredit macet Bank Bengkulu Cabang Kepahiang kembali memicu sorotan publik terhadap deretan vonis bebas PN Bengkulu sepanjang tahun 2026.
Koreksi hukum dari lembaga peradilan tertinggi tersebut membuka ruang diskusi luas mengenai konsistensi pertimbangan hukum (ratio decidendi) majelis hakim tingkat pertama saat mengadili perkara-perkara strategis yang menyangkut keuangan negara maupun daerah.
Sebagaimana diketahui, Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung yang dipimpin Ketua Majelis Yohanes Priyana mengabulkan permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu pada November 2026.
Dalam amar putusannya, Mahkamah Agung membatalkan putusan judex facti Pengadilan Negeri (PN) Bengkulu dan mengadili sendiri perkara dugaan kejahatan perbankan terkait pencairan kredit Rp5 miliar kepada PT Agung Jaya Grup (AJG).
Majelis hakim agung menyatakan empat mantan pejabat dan pegawai Bank Bengkulu Cabang Kepahiang terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 49 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan juncto Pasal 20 huruf a dan c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Keempat terdakwa, yakni mantan Kepala Cabang Yuliana Maitimu, dua account officer Dandy Ario dan Yosi Indarti, serta analis kredit Yogi Purnama, masing-masing dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 3 bulan serta denda Rp20 juta subsider 20 hari kurungan.
Padahal, merujuk catatan persidangan yang dipublikasikan laman resmi Mahkamah Agung Dandapala, majelis hakim PN Bengkulu yang dipimpin Ketua Majelis Yongki bersama hakim anggota Dedy pada Kamis (25/6) sebelumnya menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging) kepada keempat terdakwa.
Kala itu, majelis hakim tingkat pertama berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa dalam mencairkan fasilitas kredit meskipun sejumlah syarat administratif belum terpenuhi bukan merupakan tindak pidana perbankan, melainkan masuk ranah hukum keperdataan atau administrasi perbankan semata.
Pembatalan putusan PN Bengkulu oleh Mahkamah Agung tersebut menegaskan bahwa dalam konstruksi hukum perbankan, pengabaian prinsip kehati-hatian (prudential banking) merupakan delik pidana tersendiri yang tidak otomatis gugur hanya karena adanya agunan ataupun cicilan awal dari debitur.
Pola Berulang Sepanjang Tahun 2026
Sorotan publik terhadap kualitas pertimbangan hukum di PN Bengkulu kian menguat karena putusan lepas pada perkara Bank Bengkulu bukanlah peristiwa tunggal sepanjang kalender peradilan tahun 2026.
Berdasarkan catatan persidangan sepanjang tahun ini, sedikitnya terdapat dua perkara tindak pidana korupsi berskala besar lainnya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada PN Bengkulu yang juga berakhir dengan putusan bebas murni (vrijspraak).
Perkara pertama menyangkut dugaan korupsi pengadaan lahan Jalan Tol Bengkulu–Taba Penanjung yang diputus pada Rabu (13/5).
Dalam sidang tersebut, majelis hakim yang diketuai Agus Hamzah membebaskan seluruh empat terdakwa, yakni mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bengkulu Tengah Hazairin Masri, Kabid Pengukuran BPN Bengkulu Tengah Hadia Seftiana, advokat Hartanto, serta Toto Soeharto, kendati JPU Kejati Bengkulu menuntut para terdakwa dengan pidana 5 hingga 7 tahun penjara.
Perkara kedua terjadi pada Rabu (4/11) dalam sidang dugaan tindak pidana korupsi pengadaan lahan Gelanggang Olahraga (GOR) Kabupaten Kepahiang.
Majelis hakim PN Tipikor Bengkulu yang diketuai Fajar Pramono menjatuhkan vonis bebas kepada mantan pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikpora) Kabupaten Kepahiang, Idris, yang dalam pembelaannya berdalih persoalan tersebut hanya merupakan kesalahan administrasi.
Kemiripan argumentasi hukum yang kerap menarik pelanggaran prosedur maupun kelalaian kewenangan ke dalam ranah kesalahan administrasi atau keperdataan inilah yang memicu pertanyaan kritis mengenai standar pembuktian di pengadilan tingkat pertama.
Ujian Konsistensi dan Urgensi Pengawasan
Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, kemandirian hakim dalam memutus perkara dijamin sepenuhnya oleh undang-undang berdasarkan keyakinan dan alat bukti yang terungkap di persidangan.
Namun, ketika putusan pengadilan tingkat pertama pada perkara-perkara publik yang berdampak luas berulang kali berujung bebas atau lepas, lalu dibatalkan di tingkat kasasi, kondisi tersebut menjadi indikator perlunya evaluasi menyeluruh atas penerapan hukum (error in iudicando).
Mekanisme eksaminasi putusan oleh Badan Pengawas (Bawas) Mahkamah Agung serta pemantauan aktif dari Komisi Yudisial (KY) dibutuhkan untuk menjaga konsistensi yurisprudensi sekaligus merawat kepercayaan publik terhadap wibawa lembaga peradilan di daerah.
(Red)
