Bengkulu, Satujuang.com – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu melalui Bidang Pidana Umum resmi memenangkan upaya hukum kasasi dalam perkara dugaan kejahatan perbankan di Bengkulu yang sebelumnya diputus lepas di pengadilan tingkat pertama.
Putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang diketuai Ketua Majelis Hakim Yohanes Priyana mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum sekaligus membatalkan putusan judex facti Pengadilan Negeri (PN) Bengkulu.
Dalam amar putusannya, majelis hakim tingkat kasasi mengadili sendiri perkara tersebut dan menyatakan keempat terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam dakwaan kedua penuntut umum.
Para terdakwa dinyatakan melanggar Pasal 49 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan juncto Pasal 20 huruf a dan c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Atas perbuatannya, majelis hakim kasasi menjatuhkan hukuman pidana yang sama kepada keempat terdakwa, yakni Yuliana Maitimu, Dandy Ario, Yosi Indarti, serta Yogi Purnama.
Masing-masing terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 3 bulan serta denda sebesar Rp20 juta subsider 20 hari pidana penjara pengganti.
Putusan kasasi Mahkamah Agung ini sekaligus membalikkan vonis PN Bengkulu sebelumnya yang menyatakan perbuatan keempat terdakwa bukan merupakan tindak pidana perbankan maupun pidana, melainkan ranah keperdataan atau administrasi.
Keluarnya putusan kasasi tersebut turut dibenarkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Bengkulu, Lucky Selvano Marigo, yang sebelumnya menyidangkan perkara keempat terdakwa di persidangan.
“Benar kasasi sudah keluar dan menyatakan empat orang terbukti bersalah,” kata Lucky Selvano Marigo saat dikonfirmasi.
Perkara ini bermula dari pengajuan fasilitas kredit oleh PT Agung Jaya Grup (AJG) melalui Bank Bengkulu Cabang Kepahiang dengan nilai pengajuan awal sekitar Rp6 miliar.
Setelah melalui proses analisis internal dan pembahasan dalam rapat Komite Kredit Utama di kantor pusat, kredit tersebut akhirnya disetujui sebesar Rp5 miliar berdasarkan rekomendasi divisi kredit serta jaminan yang dinilai mencukupi hingga berlanjut ke tahap akad dan pencairan dana.
Namun dalam perjalanannya, sejumlah persyaratan administratif diketahui belum sepenuhnya terpenuhi, meliputi pengalaman usaha debitur serta kelengkapan dokumen pendukung lainnya.
Beberapa bulan pascapencairan dana, pembayaran kredit mulai mengalami kendala dan meski debitur sempat mencicil sekitar Rp900 juta hingga hampir Rp1 miliar, status pinjaman tetap masuk kategori kredit macet.
Pihak perbankan disebut telah melakukan penagihan intensif hingga mempertimbangkan pelelangan agunan, sebelum akhirnya persoalan tersebut berujung pada proses hukum karena para terdakwa dinilai tidak menjalankan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit yang berdampak pada kerugian di sektor perbankan.
(Red)
