Lebong, Satujuang.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebong menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Nota Pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 serta Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Senin (9/11/26).
Rapat paripurna dihadiri Bupati Lebong H. Azhari, unsur pimpinan dan anggota DPRD, Sekretaris Daerah, perwakilan Polres dan Kejaksaan Negeri Lebong, para asisten, staf ahli, kepala OPD, camat, serta insan pers.
Dalam pengantarnya, Ketua DPRD Kabupaten Lebong menegaskan bahwa penyusunan RAPBD 2027 menjadi tahapan penting dalam menentukan arah pembangunan daerah. Karena itu, perencanaan anggaran harus disusun secara cermat dan mengutamakan kebutuhan masyarakat.
Ia berharap setiap program dan alokasi anggaran yang direncanakan dapat memberikan dampak nyata, terutama dalam peningkatan pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah, serta pembangunan infrastruktur yang merata.
Selain RAPBD 2027, paripurna tersebut juga mengagendakan penyampaian Raperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Penataan perangkat daerah dinilai penting untuk menyesuaikan struktur organisasi pemerintahan dengan perkembangan regulasi serta kebutuhan pelayanan publik. Perubahan tersebut diharapkan dapat mendorong birokrasi yang lebih efektif, dengan struktur organisasi yang tepat dan fungsi perangkat daerah yang berjalan optimal.
Ketua DPRD juga mengajak seluruh anggota dewan untuk mencermati nota pengantar yang disampaikan pemerintah daerah sebagai bahan pembahasan pada tahapan selanjutnya.
Setelah membuka rapat secara resmi, pimpinan sidang memberikan kesempatan kepada Bupati Lebong untuk menyampaikan Nota Pengantar RAPBD Tahun Anggaran 2027 dan Raperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 10 Tahun 2016.
Melalui pembahasan kedua agenda tersebut, diharapkan pemerintah daerah bersama DPRD dapat menyusun kebijakan anggaran dan penataan organisasi pemerintahan yang sesuai kebutuhan serta mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Lebong. (Red).
