Seluma, satujuang.com – Puluhan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Seluma dilaporkan mengalami stagnasi atau berhenti berkembang hingga saat ini.
Kondisi memprihatinkan ini dinilai berdampak langsung terhadap upaya peningkatan ekonomi desa serta minimnya Pendapatan Asli Desa (PADes) di wilayah tersebut.
Padahal, kehadiran BUMDes sejatinya diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan secara berkelanjutan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Seluma, Nopetri Elmanto, mengungkapkan separuh dari total BUMDes di Seluma kini tidak aktif.
Data menunjukkan, dari 180 BUMDes yang terbentuk, sebanyak 90 di antaranya tercatat mengalami stagnasi dan gagal menunjukkan progres usaha yang nyata.
Nopetri menyebutkan bahwa lemahnya perencanaan usaha sejak awal menjadi faktor utama yang membuat banyak unit usaha desa ini berguguran.
Selain itu, rendahnya rasa memiliki dari para pengurus terhadap usaha yang dijalankan membuat operasional BUMDes tidak berjalan secara optimal.
“Saat ini sedang kita data kita petakan, muda-mudahan di satu semester ini baru ketahuan,” ujar Nopetri memberikan penjelasan, Selasa (23/5/26).
Ia menambahkan bahwa rata-rata produk atau unit bisnis yang direncanakan pada tahun sebelumnya mengalami kegagalan total di lapangan.
“Perencanaan usaha yang kurang matang, kemudian rasa memiliki usaha tersebut tidak ada,” sambung Nopetri lugas saat membedah masalah internal BUMDes.
Dinas PMD Seluma mengeklaim terus melakukan pembinaan intensif agar para pengurus tetap fokus menjalankan usaha secara bertahap dan masuk akal.
Pihaknya meminta pengurus tidak perlu mematok target keuntungan yang muluk-muluk di awal, melainkan fokus pada konsistensi jalannya usaha terlebih dahulu.
“Tidak usah dulu inginkan target yang tinggi, yang terpenting usahanya harus jalan dulu. Jangan memiliki harapan yang berlebihan,” tegas Nopetri mengingatkan.
Kegagalan BUMDes ini secara otomatis memutus rantai pemasukan kas desa yang seharusnya bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur maupun pemberdayaan warga.
Jika kondisi ini terus dibiarkan tanpa evaluasi total, desa akan terus mengalami kerugian dan kehilangan potensi pendapatan yang sangat besar.
“Bumdes merugi, bumdes tidak ada kegiatan usaha kedepannya, kemudian desa tidak mendapatkan PADes,” jelasnya merinci dampak kerugian yang timbul.
Persoalan lain yang ditemukan di lapangan adalah masih banyaknya pengurus BUMDes yang belum melaksanakan Rapat Anggaran Tahunan (RAT) secara disiplin.
Minimnya pelaporan administrasi ini membuat Dinas PMD kesulitan memetakan secara akurat mana BUMDes yang masih aktif dan mana yang sudah pailit.
Pihak dinas sudah melayangkan surat resmi ke desa-desa agar segera melaksanakan RAT sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan dana usaha desa.
“Supaya nanti bisa kita petakan mana yang gagal atau jalan,” tutup Nopetri mengakhiri keterangannya terkait upaya penyelamatan BUMDes di Seluma. (da)
