Pemerintah Kota (Pemko) Batam mempertegas komitmen mengantisipasi potensi korupsi pada pengadaan barang dan jasa. Fokus utama diarahkan pada transparansi sistem e-purchasing.
Sekda Kota Batam, Firmansyah, membuka kegiatan pencegahan korupsi tersebut di Kantor Wali Kota, Selasa (5/5/26).
Ia menekankan pentingnya akuntabilitas dalam setiap tahapan pengadaan.
Pemko Batam telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 20 Tahun 2026. Edaran ini mengatur teknis antisipasi potensi korupsi dalam pelaksanaan sistem belanja elektronik daerah.
Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut rapat koordinasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Tujuannya memperkuat pencegahan penyimpangan anggaran melalui sistem yang lebih terbuka.
Seluruh perangkat daerah diingatkan bahwa pengadaan adalah satu rangkaian utuh.
Prosesnya dimulai dari identifikasi kebutuhan masyarakat hingga tahap serah terima hasil pekerjaan.
“Pemanfaatan e-purchasing harus berjalan berintegritas, akuntabel, dan kompetitif. Peran PPK serta pejabat pengadaan harus diperkuat agar tetap terkendali,” ujar Firmansyah.
Firmansyah menegaskan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam tidak pernah melakukan intervensi.
Penetapan pemenang sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme serta aturan yang berlaku.
Ia mengingatkan ASN agar menjauhi berbagai modus penyimpangan pengadaan.
Praktik pengondisian penyedia tertentu hingga mark-up harga menjadi perhatian serius pemerintah kota.
Modus penawaran tidak wajar dan penggunaan penyedia berulang tanpa dasar juga disorot.
Hal ini dinilai merusak iklim kompetisi yang sehat dalam pengadaan barang.
Perangkat daerah diminta mengedepankan negosiasi akuntabel dengan dokumen pendukung lengkap.
Hindari penunjukan penyedia yang sama secara berulang tanpa alasan yang sesuai ketentuan.
“Laksanakan seluruh proses sesuai aturan yang berlaku. Kita pastikan pengadaan barang dan jasa di Batam bebas dari praktik korupsi,” tegas Firmansyah. (NIP)
