Satujuang, Bengkulu- Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Kementerian PPN/Bappenas memperkuat kolaborasi multipihak untuk mendorong akselerasi pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim melalui dialog di Hotel Santika Bengkulu, Rabu (25/2/26).
Forum ini menjadi langkah strategis menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah. Tujuannya mendukung target nasional penurunan emisi serta penguatan ketahanan iklim melalui kolaborasi lintas sektor.
Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Leonardo A. A. T. Sambodo, menegaskan pentingnya pembangunan rendah karbon. Ini merupakan bagian strategi nasional menuju Net Zero Emissions 2060 atau lebih cepat.
“Pembangunan rendah karbon bukan sekadar agenda lingkungan, melainkan strategi transformasi ekonomi hijau yang membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Leonardo.
Keberhasilan agenda ini sangat bergantung pada implementasi di daerah. Dokumen perencanaan seperti RPJPD, RPJMD, hingga APBD harus mengintegrasikan prinsip tersebut.
Integrasi ini penting agar manfaat pembangunan rendah karbon benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas.
Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Sumardi, menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan pembangunan berkelanjutan.
Menurut Sumardi, isu perubahan iklim sangat relevan bagi masyarakat Bengkulu yang bergantung pada sektor pertanian dan sumber daya alam.
“Kita ingin pertumbuhan ekonomi meningkat, tetapi jangan sampai pembangunan mengorbankan lingkungan,” kata Sumardi.
“Jangan sampai Indonesia Emas 2045 berubah menjadi Indonesia Cemas,” imbuhnya.
Asisten II Setda Provinsi Bengkulu, Raden Ahmad Denni, mewakili Gubernur Bengkulu, menyampaikan tindak lanjut komitmen nasional.
Pemprov telah menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian PPN/Bappenas pada 15 Agustus 2023.
Selain itu, Dokumen Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2025.
“Kita harus menyeimbangkan pemanfaatan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Agar manfaatnya dirasakan generasi sekarang dan mendatang,” pungkasnya.
Melalui dialog ini, seluruh pemangku kepentingan sepakat. Kolaborasi multipihak menjadi kunci percepatan transformasi ekonomi hijau di Bengkulu.
Tujuannya adalah pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim yang berkelanjutan bagi daerah. (RlsKominfo)
