Pemprov Bengkulu Gelar Rapat Percepatan Program Pembangunan Stadion Mini Kabupaten Dan Kota

Satujuang.com, Bengkulu – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu menggelar Rapat Koordinasi terkait program pembangunan Stadion Mini di setiap Kecamatan bersama Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten/ Kota Se-Provinsi Bengkulu, Selasa (12/1/21).

Disampaikan oleh Asisten II Setda Provinsi Bengkulu Yuliswani, Rapat Koordinasi tersebut bertujuan untuk memperkuat percepatan program-program pembangunan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama pihak Kabupaten/Kota selaku yang memiliki wilayah.

“Rapat ini bertujuan untuk memperkuat percepatan program – program pembangunan antara Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Kabupaten/Kota, tadi kita bahas pembangunan stadion mini di setiap Kecamatan,” sampai Yuliswani.

Baca Juga :  Kepergok Sedang Mencuri, Warga Mukomuko Tikam Pemilik Rumah

Lebih lanjut Yuliswani menerangkan bahwa selain stadion mini, pada rapat tersebut juga dibahas kertersediaannya lahan untuk pemakaman umum yang mencakup semua Agama, sebagai tindak lanjut keluhan masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan tempat pemakaman.

“Banyak warga masyarakat yang mengeluhkan sulitnya mendapatkan tempat untuk pemakanan, ini juga menjadi konsen kita dan pak Gubernur agar disetiap Kabupaten itu ada pemakaman umum yang semua Agama bisa dikebumikan di lahan tersebut, kita harus mengakomodir seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu,” sambungnya.

Baca Juga :  Pastikan Pelaksanaan Instruksi Mendagri, Gubernur Rohidin Turun Langsung Sidak ke Desa

Dalam kesempatannya, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Bengkulu Atisar Sulaiman yang turut hadir dalam rapat menjelaskan bahwa pihaknya sedang melakukan kajian terhadap lokasi tanah yang akan dilakukan pembangunan stadion mini, untuk memastikan bahwa tanah tersebut memiliki kelayakan administrasi.

“Saat ini masih berporses di masing – masing kabupaten, karena di masing – masing kabupaten ini ada data yang akan kita minta kepada mereka diantaranya adalah jumlah kecamatan di masing – masing kabupaten, juga status tanah di kecamatan kita harus tahu, status tanahnya sudah ada, atau belum ada di kecamatan itu, jika belum ada artinya ada tindak lanjut,” papar Atisar. (Rls)