Satujuang, Bengkulu- Aliansi Pemuda Indonesia (API) Bengkulu mendesak Kejaksaan Tinggi Bengkulu menuntaskan banyak kasus dugaan korupsi yang mandek di Kejari Benteng, memicu aksi unjuk rasa pada Rabu (19/11/25).
API Bengkulu menyampaikan keresahan publik atas lambannya penanganan dan minimnya transparansi kasus dugaan korupsi di Bengkulu, khususnya di Bengkulu Tengah (Benteng).
Situasi ini menimbulkan kecurigaan praktik “tebang pilih” dalam penegakan hukum, berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kejaksaan, menurut API Bengkulu.
“Korupsi dianggap telah menggerogoti masa depan Bengkulu, di mana anggaran pembangunan dan kesejahteraan rakyat hilang karena penyimpangan,” jelas API Bengkulu dalam pernyataan sikap aksi yang diterima Satujuang.
Oleh karena itu, API Bengkulu mendesak Kejati Bengkulu untuk memerintahkan Kejari Benteng bertindak tegas, profesional, dan tanpa intervensi.
Tindakan tersebut diharapkan dapat menciptakan pemerintahan serta iklim ekonomi dan investasi yang bersih di daerah Bengkulu Tengah.
Untuk mencapai tujuan tersebut, Aliansi Pemuda Indonesia (API) mengajukan enam tuntutan utama dalam aksinya.
- Mendesak Kejati Bengkulu untuk menekankan Kejari-kejari se-Provinsi Bengkulu menuntaskan kasus-kasus yang mandek dan tidak jelas status hukumnya.
- Menyoroti dugaan korupsi yang mandek di Bengkulu Tengah, termasuk perkara di Sekretariat DPRD Bengkulu Tengah terkait pertanggungjawaban anggaran perjalanan dinas, belanja alat kantor, dan kegiatan kedewanan.
- Selain itu, dugaan markup atau ketidaksesuaian realisasi kegiatan di Sekretariat DPRD Bengkulu Tengah juga menjadi perhatian.
- Kasus dugaan korupsi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bengkulu Tengah tahun 2024, meliputi proyek pembangunan dan peningkatan jalan, irigasi, serta perencanaan teknis (DID), juga disoroti.
- Kegiatan pengadaan di Dinas PUPR Bengkulu Tengah yang diduga terjadi penyimpangan dari sisi kualitas maupun penggunaan anggaran juga termasuk dalam tuntutan.
- Program di Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan OPD lainnya yang sempat dilaporkan masyarakat namun tanpa kejelasan tindak lanjut juga diminta untuk dituntaskan.
- Mendesak Kejari memberikan update resmi, termasuk status penyelidikan/penyidikan, siapa saja yang diperiksa, dan dokumen apa yang sudah disita.
- Meminta Kejari mengumumkan secara terbuka perkembangan penanganan setiap perkara, karena transparansi adalah kunci dan publik berhak tahu.
- Memanggil dan memeriksa semua pihak yang terindikasi terlibat tanpa tebang pilih, baik pejabat aktif, mantan pejabat, anggota legislatif, kontraktor, bendahara, maupun pihak terkait lainnya.
“Aksi ini sebagai panggilan moral anak muda Bengkulu yang menganggap korupsi sebagai musuh bersama, musuh pembangunan, dan musuh masa depan,” papar API Bengkulu.
API Bengkulu menegaskan, mereka hadir untuk mengawal penegakan hukum agar tidak berhenti di spanduk, baliho, atau jargon semata. (Red)
