Bengkulu, Satujuang.com – Kepala Satgas Koordinasi Supervisi dan Pencegahan Korupsi (Korsupgah) KPK Wilayah I, Uding Joharudin, mengungkapkan bahwa tata kelola Pemprov Bengkulu terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.
Monitoring Center for Prevention (MCP) Pemprov Bengkulu menunjukkan peningkatan dari angka 84 pada tahun 2023 dan diprediksi akan terus meningkat pada tahun 2024.
“Selama 3 hari kami melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap sektor pengadaan barang/jasa serta hari ini fokus pada bidang perizinan,” ujar Uding usai Rapat Pendalaman Area Perizinan Pemprov Bengkulu Tahun 2024, di Kantor Gubernur Bengkulu, Rabu (24/7/24).
Dimana menurutnya, Tata kelola pemerintahan di Pemprov Bengkulu terus mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya.
Namun demikian, Survei Penilaian Integritas (SPI) Pemprov Bengkulu masih menunjukkan kinerja yang perlu ditingkatkan. Uding mengakui masih ada laporan terkait indikasi oknum pelayanan barang/jasa dan perizinan yang kurang berintegritas.
“SPI membutuhkan peningkatan kinerja, terutama terkait komitmen. Kami telah berdiskusi dengan Pak Gubernur yang menunjukkan komitmennya untuk mengawasi hal ini,” tambahnya.
Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Isnan Fajri, menyambut baik pendampingan dan pengawasan yang dilakukan oleh Tim Korsupgah KPK RI, mengungkapkan bahwa bantuan KPK sangat membantu dalam upaya mencegah korupsi di bidang perizinan.
“Kedepan, kami berkomitmen untuk memastikan layanan perizinan tidak mengalami kendala, khususnya tindak korupsi,” jelas Isnan.
Isnan juga mengakui bahwa beberapa layanan perizinan masih lamban dan memiliki persyaratan yang dianggap sulit oleh masyarakat.
“Aturan perizinan harus dipermudah dan dipercepat, sesuai arahan dari KPK,” tegasnya.(Adv/red)
