Satujuang- Beberapa kementerian dan lembaga pemerintah Indonesia mengajukan tambahan anggaran untuk tahun 2025, termasuk untuk biaya pemindahan ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
Sekretaris Kabinet, Pramono Agung, mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 164,31 miliar untuk mendukung operasional Sekretariat Kabinet di IKN, termasuk untuk kendaraan listrik dan infrastruktur data.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, juga meminta tambahan anggaran sebesar Rp 4,47 triliun untuk mendukung kebijakan ekonomi biru yang berkelanjutan.
Yang mana hal ini diharapkan dapat memperkuat sektor kelautan dan perikanan serta kontribusinya terhadap ketahanan pangan dan ekonomi nasional.
Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 60,64 triliun untuk tahun 2025.
Polri menerangkan, hal ini untuk mengutamakan peningkatan kegiatan pemeliharaan keamanan dan reformasi birokrasi, serta dalam persiapan pemindahan Ibu Kota ke IKN dan penanggulangan kejahatan siber.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 117,12 miliar untuk tahun depan, fokus pada program manajemen dan pencegahan korupsi.
Sementara itu, Kementerian Pertahanan dan TNI memperlihatkan usulan anggaran terbesar dengan total mencapai Rp 101,3 triliun, yang meliputi berbagai kebutuhan di Kementerian Pertahanan serta Angkatan Darat, Laut, dan Udara.
Otorita IKN juga mengajukan tambahan anggaran signifikan sebesar Rp 29,8 triliun untuk memenuhi kebutuhan operasional dan infrastruktur terkait pemindahan Ibu Kota ke IKN.
