Satujuang, Batam- Walikota Batam Amsakar Achmad mengevaluasi perencanaan dan penganggaran Tahun Anggaran 2026 bersama Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepulauan Riau.
Pertemuan ini berlangsung di Kantor Wali Kota Batam pada Rabu (11/3/26). Wali Kota Batam didampingi Sekretaris Daerah Kota Batam Firmansyah dan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Walikota Amsakar menyambut baik evaluasi BPKP yang dimulai sejak tahap perencanaan atau pre-audit. Pendekatan pengawasan ini memungkinkan pemerintah daerah melakukan perbaikan sejak awal.
Langkah tersebut bertujuan memitigasi potensi risiko lebih dini.
“Kami sangat terbuka dengan kehadiran tim BPKP,” ujar Wali Kota Amsakar.
Ia menjelaskan, pandangan eksternal diperlukan untuk menilai objektivitas perencanaan. Hal ini memastikan efektivitas dan manfaat bagi daerah, serta penggunaan anggaran yang lebih tepat sasaran.
Pemerintah Kota Batam kini mentransformasi arah pembangunan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Fokus pembangunan bergeser dari infrastruktur menuju penguatan sumber daya manusia (SDM). Pemko Batam juga menyediakan perlindungan sosial bagi pekerja rentan melalui BPJS Ketenagakerjaan.
Program ini mencakup belasan ribu pekerja, termasuk pengemudi ojek daring, imam masjid, dan penambang pancung.
Walikota Amsakar menegaskan, ini untuk memastikan jaring pengaman sosial yang memadai bagi masyarakat Batam. Perencanaan pembangunan daerah Batam juga selaras dengan visi Asta Cita Presiden Republik Indonesia.
Langkah konkretnya meliputi pembentukan koperasi nelayan dan koperasi Merah Putih. Selain itu, persiapan pelaksanaan program makan bergizi gratis juga sedang dilakukan.
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Mudzakir menjelaskan, evaluasi perencanaan dan penganggaran daerah adalah agenda prioritas nasional.
Hasil evaluasi dari seluruh daerah akan dikompilasi BPKP pusat untuk dilaporkan kepada Presiden.
“Kami mendorong pengawasan sejak tahap perencanaan agar mitigasi risiko dapat dilakukan lebih awal,” ujar Kepala Perwakilan BPKP Mudzakir.
Ia menekankan pentingnya identifikasi risiko, termasuk potensi kecurangan atau fraud. Dengan mengenali risiko, perangkat daerah dapat mengendalikannya secara efektif.
Lima sektor utama menjadi fokus evaluasi BPKP di Batam. Sektor tersebut meliputi pendidikan, kesehatan, penanganan stunting, pengentasan kemiskinan, dan ketahanan pangan.
Tim BPKP akan mengevaluasi mendalam penjabaran program dan anggaran di setiap OPD. Tujuannya memastikan alokasi APBD berkontribusi pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.
“Kami berharap dukungan data dari seluruh OPD agar proses evaluasi berjalan lancar,” tutup Kepala Perwakilan BPKP Mudzakir.
Ia menambahkan, perencanaan harus baik secara administratif dan efektif dalam implementasinya. (NIP)
