Seluma, Satujuang.com – Penanganan medis dan psikologis terhadap korban perundungan Seluma berinisial DA akhirnya mendapat perhatian serius dari kalangan legislatif daerah setelah sempat terkatung-katung tanpa pendampingan pihak sekolah.
Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Seluma, Febrinanda Putra Pratama, turun langsung menemui murid kelas V SDN 21 Seluma asal Desa Talang Sali, Kecamatan Seluma Timur tersebut pada Kamis (12/11) sore.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Seluma itu tidak hanya memantau kondisi kesehatan korban.
Tetapi juga mengawal langsung proses pemeriksaan medis lanjutan yang tengah dijalani bocah tersebut.
Febrinanda mengecam keras aksi kekerasan kolektif yang diduga dilakukan sekitar sepuluh orang pada Selasa (10/11) lalu hingga membuat korban mengalami sesak napas serta trauma mendalam.
Ia menegaskan bahwa praktik perundungan brutal di lingkungan satuan pendidikan merupakan kejahatan serius yang tidak boleh direduksi sekadar sebagai kenakalan anak biasa.
“Saya sangat prihatin dan menyesalkan kejadian yang dialami korban. Anak-anak seharusnya mendapatkan rasa aman, terutama di lingkungan pendidikan,” tegas Febrinanda, Jumat (13/11/26).
“Jangan sampai tempat yang seharusnya menjadi ruang untuk belajar dan tumbuh justru menjadi tempat yang membuat mereka merasa takut dan terancam,” sambungnya.
Sorotan tajam legislator ini sekaligus menampar lemahnya respons institusi pendidikan.
Menyusul sikap manajemen SDN 21 Seluma yang sebelumnya justru memprioritaskan mediasi sementara korban terpaksa berobat mandiri sebagai pasien umum.
Febrinanda mendesak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma segera turun tangan melakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan di sekolah agar insiden serupa tidak berulang.
“Jangan sampai kondisi kesehatan korban memburuk akibat kejadian ini. Kita harus memastikan korban mendapatkan penanganan yang layak, baik secara fisik maupun psikologis, jangan sampai anak yang menjadi korban justru harus menanggung penderitaan sendirian,” tandasnya.
Terkait pilihan penyelesaian perkara yang kini ditangani Unit PPA Satreskrim Polres Seluma, ia menyerahkan sepenuhnya keputusan jalur hukum maupun mediasi kepada hak keluarga korban dengan tetap menjamin perlindungan anak.
Selain pihak sekolah, ia juga meminta Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di tingkat kabupaten maupun Provinsi Bengkulu aktif mengawal pemulihan mental korban perundungan Seluma tersebut.
“Jangan sampai ada korban-korban lainnya di Kabupaten Seluma yang mengalami hal serupa. Kita semua memiliki tanggung jawab memastikan anak-anak mendapatkan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan,” tutup Febrinanda.
(da)
