Satujuang- Pemprov Bengkulu mengadakan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pekerjaan Umum untuk Tahun 2025, di Ruang Rapat Kantor PUPR Provinsi Bengkulu.
“Rakor ini bertujuan untuk menyelaraskan program pekerjaan umum dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Sekda Isnan saat memimpin rapat.
Ia menyebutkan bahwa APBD Provinsi Bengkulu tidak mencukupi untuk membangun seluruh infrastruktur yang dibutuhkan tanpa dukungan dari pemerintah pusat.
Oleh karena itu, penting untuk menjalin kolaborasi dan sinergi antar lembaga guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi program.
“Dalam rapat ini, tidak hanya dibahas evaluasi kendala dan progres kegiatan yang sedang berlangsung, tetapi juga program pembangunan infrastruktur tahun 2025,” imbuhnya.
Topik yang dibahas meliputi pembangunan jalan, irigasi, pengendalian banjir, serta sektor perumahan dan cipta karya.
Sekda Isnan melaporkan bahwa proyek tahun berjalan, seperti pengembangan kawasan Danau Dendam, penataan kawasan Pantai Panjang, dan pembangunan Spam Regional, menunjukkan progres yang baik dan tidak ada kendala signifikan.
“Rakor ini juga membahas prioritas program untuk tahun 2025 dari masing-masing balai. Empat balai yang terlibat,” terang Kepala Dinas PUPR Provinsi Bengkulu, Tejo Suroso menambahkan.
Adapun empat balai yaitu Balai Perumahan, Balai Jalan, Balai Cipta Karya, dan Balai Sungai 7, telah mengusulkan program yang membutuhkan dukungan dari Pemerintah Provinsi Bengkulu, dengan mempertimbangkan data dan kondisi masyarakat setempat.
Selain itu, rakor juga membahas proyek tahun 2024, seperti proyek jalan Enggano yang dijadwalkan selesai pada November 2024, serta usulan dari Kementerian PUPR.
“Penyediaan anggaran untuk pembangunan infrastruktur berjalan sesuai rencana. Pagunya untuk tahun 2025 masih dalam tahap pengusulan, dan diharapkan prosesnya dapat berjalan lancar,” harap Tejo.
Rapat turut dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk Asisten II Setda Provinsi Bengkulu, perwakilan dari Balai Perumahan, Balai Jalan, Balai Cipta Karya, Balai Sungai 7, dan Bappeda Provinsi Bengkulu.(Red/rls)
