Lebong – Guna mengetahui kondisi PDAM Tirta Tebo Emas, Komisi III DPRD Kabupaten Lebong gelar hearing bersama jajaran PDAM.
Hearing membahas mengenai upaya efektivitas manajemen perusahaan, peningkatan pelayanan konsumen serta peningkatan kesejahteraan karyawan dan peningkatan pendapatan perusahaan.
“Hearing dilakukan untuk mengetahui kondisi PDAM di bawah kepemimpinan Direktur Baru, Akhmad Nurain,” ujar Rama Chandaria selaku ketua komisi III, Kamis (22/6/23).
Dijelaskan Rama, selama kepemimpinan Akhmad Nurain ada 12 poin laporan yang diterima dari PDAM.
Dimana terkait struktur organisasi perusahaan, data pegawai PDAM beserta beberapa uraian tugasnya, data audit aset, data inventaris PDAM yang ada dan dibutuhkan.
“Lalu terkait Neraca keuangan laba rugi-arus kas dan perubahan ekuitas, data pelanggan resmi, data pelanggan per watermeter, data pengaduan pelanggan,” imbuh Rama.
Selain itu juga terkait peta jaringan transimi atau distribusi, kondisi jaringan per wilayah, serta kondisi air permasing-masing sumber.
Diterangkan Rama, bahwa hal ini belum sampai ke permasalahan pendapatan daerah dan pihaknya ingin tau terlebih dahulu terkait pendapatan PDAM sejauh ini.
“Nanti baru bisa dibahas untuk pendapatan untuk daerah yang dihasilkan dari BUMD PDAM ini,” ujar Rama.
Adapun permasalahan yang berkenaan dengan upaya peningkatan pelayanan dan peningkatan pendapatan perusahaan yakni:
Yang pertama, masalah ketersediaan watermeter ini. Karena dari sekitar 6400 pelanggan aktif, hanya 1000an pelanggan yang memiliki watermeter.
“Dampak yang ditimbulkan dari belum tersedianya watermeter ini menyebabkan pendistribusian air bersih ke pelanggan tidak merata dan menyebabkan pemborosan penggunaan air bersih,” beber Rama.
Selain itu, kondisi instalasi jaringan pipa distribusi yang sudah kadaluarsa sehingga pendistribusian air bersih kepada pelanggan tidak optimal.
Yang ketiga, tarif air bersih yang masih menggunakan tarif lama yang menyesuaikan dengan tarif baru yang telah ditetapkan dengan keputusan Gubernur Bengkulu.
“Terhadap permasalahan yang kami sampaikan, mohon menjadi perhatian pemerintah daerah selaku pemilik PDAM untuk mengupayakan solusinya secara bertahap,” pungkas Rama.(adv/nt/fk)
