Bengkulu, Satujuang.com – Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu sepakat memberikan tempo waktu selama 1 minggu kepada Sekretaris DPRD, untuk membayarkan hak yang seharusnya mereka terima.
Hal ini merupakan hasil dari kesepakatan bersama rapat yang mereka gelar di ruang pertemuan di gedung DPRD Provinsi Bengkulu hari ini, Jumat (31/1/25).
“Kita mesti sepakat, mengumpulkan semua berkas terkait sebagai alat bukti untuk diteruskan kepada pihak yang berwenang,” ujar salah satu ASN yang vokal dalam rapat tersebut, Oyon Sopiansori.
Kemudian kata dia, disepakati mereka akan memberikan tempo waktu selama 1 minggu kepada Sekretaris DPRD Provinsi Bengkulu untuk memenuhi hak mereka yang belum diterima hingga saat ini.
Jika dalam tempo 1 minggu itu hak-hak mereka sudah dibayarkan, maka disepakati mereka tidak kan melanjutkan ke Aparat Penegak Hukum (APH).
“Kemana SPPD yang tak kunjung dibayar ini? padahal sudah GU Nihil, kemana duitnya?,” tanya Oyon.
Lebih lanjut ia menyebut kalau sikap dari mereka hari ini tidak ditanggapi maka seluruh berkas bukti akan mereka serahkan kepada APH.
“Bahkan bila perlu kita bawa ke KPK RI,” terang oyon.
Dalam rapat tersebut, terungkap bahwa uang SPPD para ASN di Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu ada yang belum dibayarkan untuk bulan November dan Desember 2023.
Sementara untuk tahun 2024, ada yang belum dibayarkan dari bulan Mei. Informasi lain menyebut kejadian ini terus berulang bahkan dari tahun 2021 silam.
Namun, karena alasan takut untuk mengungkapkan karena berbagai alasan, maka para ASN lebih memilih bungkam selama ini.
Untuk diketahui, rapat ini merupakan buntut dari tidak dipenuhinya kesepakatan Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD yang sebelumnya berjanji akan membayarkan semua SPPD tertunggak tersebut paling lambat hari ini 31 Januari 2024.
Dari pantauan pewarta, baik Sekwan DPRD, Erlangga M.Si, Kabag Umum, Kasubag Umum, hingga mantan Bendahara DPRD tak terlihat berada di kantor hari ini. (Red)
