Karimun – Sejak kalah dalam kontestasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) beberapa waktu lalu, Bupati Karimun, Aunur Rafiq seakan ‘menghilang’ dan jarang ngantor.
Dari berbagai kegiatan sejak Pilkada berakhir, Aunur Rafiq tidak pernah muncul ke publik.
Terlebih, permasalah mengenai keuangan daerah yang saat ini tengah krisis, orang nomor satu di Karimun itupun tidak hadir ditengah masyarakat.
“Sebagai Bupati aktif, seharusnya bisa profesional, menyelesaikan tugasnya hingga hari terakhir. Ini tanggung jawab yang diamanahkan rakyat kepada dia. Apalagi, pemda saat ini tidak sedang baik-baik saja. Sangat disayangkan,” ujar M Yusuf Sirat, Ketua Harian DPD Golkar Karimun, Minggu (5/1/25) di Bilangan Dang Merdu, Karimun.
Terpisah, hal senada juga dikatakan M Hafis (43), pegiat anti korupsi di Kepri. Ia mengatakan jika “hilangnya” Aunur Rafiq dari publik dapat menimbulkan spekulasi buruk ditengah masyarakat.
“Karimun sedang tidak baik-baik saja, banyak masalah yang terjadi saat ini, mulai dari dana TPP ASN yang lima bulan tak cair, gaji Honorer serta insentif RT RW yang bermasalah. Seharusnya, dia sebagai Bupati yang difasilitasi dari uang rakyat, harus hadir dan menyelesaikan tugasnya,” ucapnya dibilangan Batam Centre.
Selain masalah keuangan dan kebijakan di Pemda Karimun, kata Hafis, diakhir masa jabatan Aunur Rafiq sebagai Bupati banyak kasus dugaan korupsi yang muncul kepermukaan.
Mulai dari kasus dugaan Korupsi Dinas Lingkungan Hidup, hingga Dana Insentif guru TPQ dan ngaji yang saat ini berproses di Kejaksaan.
“Dari banyaknya kasus dugaan korupsi yang muncul, ini semakin menguatkan asusmsi jika Pemda Karimun sedang tidak baik-baik saja. Disaat inilah, pemimpin semestinya hadir, bukan malah menghilang,” tegasnya. (esp)
