Satujuang, Blitar- Anggota DPRD Kota Blitar Totok Sugiarto menyoroti 316 formasi tenaga jasa yang belum terisi, mendorong pemerintah daerah segera merekrut melalui sistem outsourcing saat reses.
Reses masa sidang I tahun 2026 dimanfaatkan Totok Sugiarto untuk menjaring aspirasi masyarakat dan menyampaikan informasi kebijakan pemerintah daerah, Sabtu (7/3/26).
Totok juga menyoroti penurunan total belanja APBD sebesar 830 miliar, dengan pemangkasan pos yang seharusnya tidak masuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Efisiensi terhadap makan minum, perjalanan dinas, dan belanja jasa tidak produktif telah dilakukan sesuai perintah pemerintah pusat,” ungkap Totok.
Fraksi PKB melayangkan kritik keras terhadap pemerintah terkait belanja jasa tenaga kerja sebesar 14,7 miliar yang belum dapat dibelanjakan berdasarkan DPA masing-masing OPD.
Sebanyak 316 formasi tenaga jasa outsourcing belum terisi, tersebar di berbagai OPD seperti Dinas Sosial (10), Setwan (10), dan DLH (32).
“Setelah triwulan ketiga, jumlah tingkat pengangguran terbuka di Kota Blitar diharapkan berkurang,” tandas Totok.
Totok mendesak pemerintah daerah segera melaksanakan belanja kesejahteraan sosial guna menghindari idle cash atau dana menganggur.
Pengalaman tahun 2025 menunjukkan dana nganggur mencapai lebih dari 191 miliar pada triwulan ketiga, yang harus dihindari.
“Rencana pelelangan harus dibuat serapi mungkin agar terlaksana sesuai jadwal setiap triwulan,” pungkasnya. (Herlina)
