Ratusan anggota PSHT Cabang Kabupaten Blitar menggelar aksi damai di depan Kantor DPRD, Kamis (7/5/26). Mereka mempertanyakan kejelasan legalitas organisasi di wilayah tersebut.
Ketua Cabang PSHT Kabupaten Blitar, Tugas Nanggolo Yudo Dili Prasetiono, mengaku kecewa. Pihaknya telah berulang kali mengirim surat kepada pemerintah daerah namun belum direspons.
“Kami sudah bersurat dua kali ke DPRD dan tiga kali ke Bupati serta KONI. Sampai hari ini belum ada respons sama sekali,” ujar Tugas.
Aspirasi ini disampaikan usai audiensi bersama Kapolres Blitar dan Ketua DPRD di Ruang Komisi I. Massa menolak adanya organisasi lain yang mengatasnamakan PSHT.
PSHT di bawah kepemimpinan Kangmas Taufiq ini menilai organisasi tanpa legalitas hukum jelas telah diberikan izin kegiatan. Hal ini dikhawatirkan memicu gesekan di masyarakat.
Kapolres Blitar, AKBP Rivanda, menegaskan kepolisian bersama Forkopimda akan segera melakukan pembahasan. Pihaknya mencari penyelesaian terbaik guna menjaga kondusifitas wilayah dari potensi konflik.
“Kami akan duduk bersama Forkopimda yang nanti dipimpin Pak Bupati. Tujuannya mencari solusi terbaik atas aspirasi teman-teman PSHT hari ini,” ungkap Rivanda.
Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriadi, menyatakan lembaga legislatif terbuka menerima seluruh aspirasi masyarakat. Ia berkomitmen segera berkoordinasi kembali dengan Kepala Daerah terkait tuntutan tersebut.
“Saya sudah sampaikan keinginan PSHT kepada Bupati. Beliau akan mencari waktu secepatnya agar Forkopimda bisa bermusyawarah mencari jalan keluar,” jelas Supriadi.
Supriadi meminta anggota PSHT bersabar menunggu proses koordinasi antar pimpinan daerah. Ia berpesan agar seluruh pihak tetap menjaga keamanan dan kenyamanan Kabupaten Blitar.
Aksi damai ini berakhir setelah perwakilan massa mendapatkan jaminan bahwa permasalahan legalitas akan dibahas di tingkat pimpinan daerah. Pengamanan ketat dilakukan personel Polres Blitar. (Herlina)
