Satujuang- Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa pemberian tunjangan rumah dinas kepada anggota DPR RI diharapkan dapat efektif.
Terutama menyusul kebijakan yang menyatakan bahwa anggota DPR periode 2024-2029 tidak akan lagi mendapatkan fasilitas rumah jabatan.
Puan menyampaikan harapannya bahwa tunjangan tersebut akan bermanfaat, khususnya dalam memfasilitasi konstituen yang datang dari daerah pemilihan masing-masing.
Menanggapi pertanyaan media mengenai keadilan tunjangan tersebut bagi anggota yang sudah memiliki rumah di Jakarta, Puan menjelaskan bahwa setiap anggota memiliki hak dan kewajiban untuk melayani konstituen.
Ia menegaskan pentingnya tunjangan ini untuk mendukung tugas mereka dalam menjalin komunikasi dengan masyarakat.
Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menambahkan bahwa semua anggota DPR, termasuk yang memiliki rumah pribadi di Jakarta, akan tetap menerima tunjangan rumah dinas.
Kebijakan ini menegaskan bahwa semua anggota DPR diperlakukan sama sesuai dengan undang-undang, meskipun pimpinan DPR menerima fasilitas rumah dinas dari Sekretariat Negara.
Sebelumnya, pada 4 Oktober, Sekjen DPR mengumumkan bahwa anggota DPR periode 2024-2029 tidak akan lagi mendapatkan rumah dinas dan akan digantikan dengan tunjangan.
Informasi ini disampaikan melalui Surat Sekretariat Jenderal DPR RI yang memerintahkan anggota untuk meninggalkan rumah dinas mereka.(Red/antara)
