Menu

Mode Gelap
Dukung Program Nasional, Gubernur Rohidin Gelar Konsolidasi Pertemuan PPL se-Provinsi Bengkulu Kesiapsiagaan Bencana, PMI Bengkulu Gelar Kompetisi Relawan 2024 Tanggapi Keluhan Juru Parkir, Rohidin: Kami Tidak Akan Mengambil Keuntungan dari Masyarakat  Dorong Inovasi untuk Indonesia, PTPP Raih Penghargaan Fortune 100 Laporan Ratusan Kades Langsung Direspon Bawaslu Bengkulu, Masuk Tahap Kajian Awal Tak kunjung Launching, Dewan Mukomuko dr Ferdy Jureli Tinjau Langsung Kondisi RS Pratama Ipuh

Politik

PKS Pertimbangkan Bergabung dengan KIM, Usung Ridwan Kamil di Pilkada 2024

badge-check


logo PKS Perbesar

logo PKS

Satujuang- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sedang mempertimbangkan untuk meninggalkan dukungannya terhadap dan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Yang mana berencana mengusung sebagai calon gubernur DKI dalam 2024.

Muhammad Kholid, juru bicara PKS, mengungkapkan bahwa meskipun awalnya partai tersebut memprioritaskan dan Sohibul Iman.

Dimana batas waktu dukungan yang ditetapkan pada 4 Agustus telah lewat tanpa adanya dukungan tambahan dari empat kursi DPRD yang dibutuhkan Anies.

Kholid menjelaskan bahwa karena tenggat waktu tersebut telah terlewati, PKS kini membuka komunikasi dengan berbagai pihak untuk memastikan keikutsertaan mereka dalam .

Opsi bergabung dengan KIM sedang dibahas di internal pimpinan pusat PKS. PKS menegaskan pentingnya memastikan kadernya terlibat dalam kontestasi, baik sebagai calon gubernur maupun wakil gubernur.

Menurut Kholid, telah diberikan waktu 40 hari sejak 25 Juni 2024 untuk mencari dukungan tambahan.

Anies juga telah mendapatkan dukungan 18 kursi DPRD dari PKS, dan Presiden PKS Ahmad Syaikhu bahkan turut berusaha mencari mitra koalisi untuk memenuhi kekurangan kursi tersebut.

PKS menekankan bahwa kader partai harus terlibat dalam , baik sebagai calon gubernur atau wakil gubernur.

Pada 5 Agustus, Ketua Harian Partai Sufmi Dasco Ahmad mengumumkan bahwa Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus telah sepakat untuk mengusung sebagai calon gubernur DKI pada 2024.(Red/antara)

Trending di Politik