Menu

Dark Mode
Trump Temui Penasihat Netanyahu, Bahas Krisis Timur Tengah Trump Beri Nomor Pribadi untuk Komunikasi Langsung dengan Prabowo Hati-Hati, Frasa Tertentu di Google Picu Risiko Peretasan Harga Batu Bara dan Nikel Turun, Proyeksi OPEC Lesu JAKARTADIL Sosialisasikan Mas Pram-Bang Doel Dikawasan Kedoya Utara Sapuan-Wasri Tidak Ikut Debat, Begini Kata Warga

SJ News

Pembuntutan Jampidsus oleh Densus 88, Ini Tanggapan Menko Polhukam

badge-check


Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Hadi Tjahjanto Perbesar

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Hadi Tjahjanto

Satujuang- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Hadi Tjahjanto menanggapi insiden pembuntutan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah.

Kabar yang beredar bahwa Jampidsus dibuntuti oleh anggota Densus 88 Antiteror terjadi saat Febrie berada di sebuah restoran di Cipete, Jakarta Selatan dan masih dalam penyelidikan.

“Kita harus menjaga kehormatan dan profesionalitas antara Polri dan Kejaksaan Agung dalam menjalankan tugas mereka sebagai bagian dari sistem peradilan pidana,” ungkap Menko Polhukam itu, Selasa (28/5/24).

Hadi mengaku telah berbicara dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Ia mengingatkan kedua pemimpin untuk fokus pada tugas masing-masing dan memastikan bahwa hubungan antara kedua institusi tetap baik.

“Kapolri dan Jaksa Agung telah bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan pada hari Senin (27/5), namun saya tidak mengetahui detail pembicaraan tersebut,” imbuhnya.

Meski penyelidikan masih berlangsung, Hadi yakin bahwa masalah antara Polri dan Kejaksaan Agung dapat diselesaikan secara profesional.

Kapolri Listyo Sigit Prabowo juga menyatakan bahwa tidak ada masalah antara Polri dan Kejaksaan Agung. Namun, hasil penyelidikan mengenai insiden pembuntutan tersebut belum diputuskan akan dipublikasikan.

Dalam perkembangan lain, institusi TNI turut terlibat dalam pengamanan Gedung Kejaksaan Agung, dengan alasan mendukung tugas jaksa agung muda tindak pidana militer.

Namun, keterlibatan TNI ini menimbulkan kontroversi dan dianggap tidak menyelesaikan masalah.

Trending on SJ News