Satujuang- Bupati Blitar Hj Rini Syarifah yang diwakilkan Asisten I Pemerintahan dan Kesra Pemkab Blitar, Dicky Cobandono, menghadiri kegiatan Workshop dan jambore kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) tahun 2024.
Mengawali pidatonya, Dicky menjelaskan bahwa IMP sebagai wadah pengelolaan dan pelaksanaan gerakan pembangunan keluarga sejahtera di tingkat desa, kelurahan, dusun hingga RT memiliki 6 peran.
“Meliputi, Pengorganisasian, Pertemuan KIE dan Konseling, Pencatatan Pendataan dan Pemetaan Sasaran Pelayanan Kegiatan Kemandirian,” terang Dicky dalam acara yang digelar di Pendopo kantor Bupati, Jum’at (9/8/24) ini.
Lanjut Dicky, Peran IMP selain dalam pengembangan kampung KB, sebagai salah satu model pemberdayaan masyarakat diharapkan mampu menjawab permasalahan dengan berbasis masyarakat itu sendiri.
Memiliki peran penting hampir disemua program intervensi dalam mengatasi berbagai permasalahan, termasuk stunting.
Hal ini karena IMP dapat melakukan perannya dengan mengedukasi keluarga agar bisa merencanakan waktu yang tepat untuk hamil dan melahirkan, guna meningkatkan kesehatan ibu dan anak, yang salah satunya bermanfaat untuk menurunkan potensi anak terlahir stunting.
“IMP juga dapat berperan dalam mendorong peran serta dan kepedulian masyarakat guna memberikan perhatian terhadap kesehatan dan keselamatan ibu dan keluarganya,” jelasnya.
Dicky mengingatkan ibu hamil dan keluarganya untuk periksa kehamilan setidaknya 4 kali selama masa kehamilan.
IMP juga dapat berperan meningkatkan kesadaran keluarga tentang perlunya menerapkan pola asuh anak dengan memperhatikan tumbuh kembang anak balita secara optimal.
“Meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan orang tua dan anggota keluarga lain dalam membina tumbuh kembang anak,” tegasnya.
Untuk diketahui, angka prevalensi stunting secara nasional ditargetkan dapat turun menjadi 14 persen di tahun 2024. Di kabupaten Blitar, berdasarkan survey status gizi indonesia tahun 2022, prevalensi stunting mencapai angka 14,3 persen dan tahun 2023 naik 6 persen sehingga menjadi 20,3 persen.
Untuk itu Dicky mengajak berkolaborasi untuk terus menurunkan angka stunting. Ia bertekad, Kabupaten Blitar zero stunting guna mewujudkan Keluarga Berkualitas, Menuju Indonesia Emas, dimana sejalan dengan tema Harganas ke -31 tahun 2024.
“Ini artinya, PPKBD mampu bekerja sama dengan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Desa dalam mengoptimalkan inovasi yang ada di desa agar tepat sasaran. Tentunya harapan kita semua, kabupaten Blitar bebas stunting, sampai zero,” tutupnya. (ADV/kmf/Herlina)
