Menu

Mode Gelap
Kasus Korupsi Impor Gula, Kejagung Serahkan Tersangka dan Barang Bukti ke Kejari Jakpus Kasus Razman dan Firdaus, Praktiksi Hukum: Pemberian Sanksi Harus Objektif dan Proporsional Polisi Bekuk Komplotan Wanita Spesialis Pencuri Perhiasan Anak Ratusan Personel Amankan Haul Habib Muhammd Bin Thohir Al Hadad di Kota Tegal Korem 041 Gelar Turnamen Tenis Beregu Putra se-Provinsi Bengkulu Perseteruan LSM Dengan Kepala Disdikbud Kota Bengkulu Jadi Perhatian Banyak Pihak

Politik

Megawati Beri Isyarat Bersebrangan dengan Pemerintah, Ini Kata Pengamat Politik 

badge-check


Megawati Soekarnoputri Perbesar

Megawati Soekarnoputri

Satujuang- Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDI Perjuangan menunjukkan sikap keras terhadap pemerintahan saat ini dalam sebuah acara yang diselenggarakan partainya.

Menurut pengamat politik Ujang Komarudin dari Universitas Al Azhar, Megawati secara terang-terangan menyatakan bahwa dirinya dan PDIP tidak lagi sejalan dengan kekuasaan yang berada saat ini, Sabtu (6/7/24).

Pernyataan ini muncul menyusul pemanggilan Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto, oleh KPK untuk diperiksa, yang menurut Megawati merupakan upaya politis dari pemerintah untuk mengintimidasi partainya.

Ujang menyatakan bahwa Megawati ingin menunjukkan bahwa pemerintahan saat ini memandangnya dan PDI-P sebagai lawan politik, dengan menggunakan lembaga penegak hukum seperti KPK sebagai alat untuk menekan kritik mereka.

Megawati sendiri menganggap bahwa kritik yang dilontarkan oleh PDI-P telah memicu tindakan panggilan terhadap Hasto oleh KPK dan kepolisian.

Selain itu, ia mengingatkan bahwa sebagai politisi veteran, ia pernah menghadapi situasi serupa saat berhadapan dengan pemerintahan Orde Baru, yang menunjukkan bahwa pengalaman ini bukan hal baru baginya.

Dalam kesempatan yang sama, Megawati menegaskan bahwa ia tidak gentar menghadapi ancaman tersebut dan bahkan menantang penyidik KPK untuk bertindak lebih lanjut terhadap dirinya.

Dengan sikap yang tegas, Megawati menyatakan kesiapannya untuk menghadapi segala bentuk interogasi hukum dengan memobilisasi tim ahli hukum yang dimilikinya.(Red/kompas)

Trending di Politik