Satujuang, Bengkulu — Wali Kota Bengkulu, Dedy Wahyudi, menanggapi aksi penyegelan Kantor Lurah Sumur Meleleh oleh sejumlah tokoh masyarakat yang terjadi pada Senin malam (21/7).
Dalam pernyataannya, Dedy menegaskan bahwa kedua belah pihak harus saling menahan diri dan menyadari kesalahan masing-masing.
“Saya minta keduanya menahan diri. Warga nggak boleh menyegel, itu punya pemerintah. Lurahnya juga introspeksi diri, kenapa sampai ada gejolak seperti itu. Dua-duanya itu ada kelemahan,” kata Dedy, Selasa (22/7/25).
Wali Kota menyebutkan bahwa dirinya langsung mengutus Asisten I untuk turun tangan menyelesaikan persoalan tersebut.
Ia bersyukur karena mediasi telah dilakukan dan ditemukan titik temu antara warga dan pihak kelurahan.
“Maka saya tadi udah utus Pak Asisten, alhamdulillah sudah ada titik temu. Itu cuma miskomunikasi,” ujarnya.
Meski begitu, Dedy menegaskan bahwa teguran akan tetap diberikan kepada kedua pihak, baik kepada lurah maupun warga.
Ia menyampaikan bahwa tindakan penyegelan terhadap kantor pemerintah merupakan tindakan yang melanggar hukum dan tidak bisa dibenarkan.
“Tapi dua-duanya akan kami tegur. Lurahnya itu akan kami tegur, warga juga nggak boleh menyegel aset pemerintah. Nggak boleh. Pidana itu ya. Dua-duanya salah,” tegasnya.
Dedy berharap kejadian serupa tidak terulang kembali dan semua pihak bisa membangun komunikasi serta koordinasi yang lebih baik di masa depan demi menjaga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan kondusif.
Diketahui, penyegelan kantor lurah Sumur Meleleh Kecamatan Teluk Segara ini terjadi pada Senin Malam (21/7) sekitar pukul 10.00 malam.
Namun, pada pagi harinya Pukul 07.30 WIB, segel yang dipasang tersebut dibuka. Sehingga tidak mengganggu aktivitas pelayanan kepada masyarakat.
Ketua RW 2, Mulyadi Mandai menyebut, aksi ini mereka lakukan sebagai bentuk kekecewaan terhadap lurah. Karena mereka jarang dilibatkan dalam kegiatan resmi, termasuk sosialisasi dan program kelurahan.
“Terkadang tiba-tiba masyarakat lebih tahu dibanding kami RT dan RW,” ujarnya kesal, Senin.
Ia menambahkan, keresahan terhadap pola komunikasi dan koordinasi kelurahan sebenarnya sudah lama mereka dirasakan dan pendam.
Namun malam ini, menurutnya, kesabaran warga yang menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat itu sudah habis.
“Giliran gotong royong, kami selalu diminta terlibat aktif, sementara mereka jarang terlihat hadir apalagi mau membantu. Kesabaran kami sudah cukup,” tegas Mulyadi. (Red)
