Satujuang, Seluma – Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu mengendus adanya ketidakberesan serius dalam proyek pembangunan Jembatan Matan di Kabupaten Seluma tepatnya di wilayah Seluma Selatan.
Jembatan yang menelan anggaran fantastis senilai Rp16,4 miliar tersebut mengalami ambrol, padahal baru diresmikan sekitar dua bulan lalu.
Dugaan adanya penyimpangan prosedur menguat setelah rombongan Komisi III melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi bersama tujuh kepala desa setempat pada Rabu (29/4/26).
Dokumen Perencanaan Dipertanyakan
Anggota Komisi III, Ir H Darmawansyah MT, mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa hingga saat ini pihak legislatif belum menerima dokumen teknis dasar seperti Detail Engineering Design (DED) dan perhitungan konstruksi jembatan tersebut.
“Setiap pembangunan harus memiliki dasar perhitungan yang jelas, mulai dari survei topografi hingga hidrolika. Kami ingin memastikan apakah perencanaan teknisnya benar-benar dijalankan. Jika terbukti ada ketidakjelasan, konsultan perencana akan kami panggil untuk bertanggung jawab,” tegas Darmawansyah.
Senada dengan itu, Mahdi Husen menyatakan bahwa kondisi di lapangan menimbulkan pertanyaan besar mengenai kualitas pengerjaan.
Indikasi masalah pada proyek ini semakin nyata setelah diketahui dokumen kontrak proyek tersebut kini tengah diminta oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk pemeriksaan lebih lanjut.
“Dengan anggaran mencapai Rp16,4 miliar, seharusnya pembangunan melalui proses yang matang. Kami perlu mengetahui secara rinci spesifikasi material dan mekanisme pengerjaannya,” ujarnya.
Sementara itu, H Suharto SE MBA menegaskan bahwa sidak ini adalah bentuk tanggung jawab pengawasan terhadap uang negara.
Ia meminta pihak kontraktor pelaksana dan pengawas proyek untuk bersikap terbuka dan jujur mengenai material yang digunakan.
“Kami hadir bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi memastikan anggaran negara digunakan dengan benar. Tujuan kami bukan sekadar mencari kesalahan, tetapi memastikan jembatan ini aman dan tidak membahayakan nyawa masyarakat,” tandas Suharto.
Aspirasi emosional dari tujuh kepala desa dan warga setempat turut mewarnai sidak tersebut. Masyarakat mendesak agar pemerintah tidak tutup mata terhadap infrastruktur “umur jagung” yang mengancam keselamatan dan aktivitas ekonomi mereka. (Red)
