Satujuang, Bengkulu– Pasca unjuk rasa 29 Agustus kemarin, Suasana di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu menunjukkan kesiapsiagaan penuh.
Hal ini dilakukan menyusul rencana aksi demonstrasi lanjutan dari elemen mahasiswa. Serta banyaknya aksi pembakaran yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia.
Aparat keamanan mempertebal barisan penjagaan di gedung dewan.
Sekretaris DPRD, Mustarani, mengungkapkan bahwa pengamanan diperketat dengan menambah personel dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) serta Satuan Pengamanan internal DPRD (Satpam).
Selama sepuluh hari ke depan, mereka akan berjaga penuh siang dan malam di area dalam gedung dewan atau Pam Dalam.
“Kita sudah menyiapkan tambahan Satpol-PP sebanyak 15 orang. Satpam internal juga siaga penuh, baik shift siang maupun malam,” ujar Mustarani, Senin (1/9/25), di halaman kantor DPRD.
Tak hanya itu, bayang-bayang ketegangan semakin terasa dengan hadirnya kendaraan taktis (Rantis) milik kepolisian di sekitar gedung DPRD.
Walau bukan permintaan resmi pihak dewan, Rantis telah disiagakan untuk menghadapi segala kemungkinan di luar dugaan.
“Rantis itu bukan permintaan dari kita, tapi memang sudah dikondisikan pihak kepolisian. Antisipasi bila situasi di luar kendali,” jelas Mustarani dengan nada serius.
Meski situasi mengeras, aktivitas dewan tetap berjalan normal. Tidak ada kebijakan work from home (WFH).
Mustarani menegaskan, hingga kini belum ada instruksi resmi dari Kementerian PAN-RB maupun Sekda untuk menghentikan aktivitas kantor.
“Anggota DPRD tetap aktif seperti biasa. Sepanjang tidak ada arahan resmi untuk WFH, kami tetap berkantor,” tandasnya.
Suasana tegang di DPRD Bengkulu ini seakan menjadi isyarat, bahwa benturan antara suara mahasiswa dan simbol kekuasaan rakyat bisa pecah kapan saja. (Red)
