Bengkulu – Wakil ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu, Suimi Fales menyingkapi Aksi Demontrasi yang di lakukan oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Provinsi Bengkulu.
”Kita sangat memahami aspirasi yang di sampaikan mahasiswa menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) karena faktor ekonomi masyarakat saat ini belum stabil,” ujar Suimi, Rabu (31/8/22).
Sebagai wakil Rakyat pihaknya menyambut baik kedatangan puluhan mahasiswa ke DPRD Provinsi Bengkulu tapi dengan syarat demo harus tertib dan tidak anarkis.
Kendati demikian, aksi unjuk rasa yang di gelar mahasiswa di depan Gedung DPRD Provinsi hari ini justru belum ada kesepakatan.
”Tuntutan mahasiswa ini belum jadi di sampaikan ke DPRD. Jadi, belum ada materi yang ingin mereka sampaikan. Tapi, jika demo ini menolak kenaikan BBM, itu kan kebijakan secara nasional,” ujarnya.
Apalagi. Lanjutnya, wacana kenaikan BBM ini mungkin ada faktor yang menjadi pertimbangan pemerintah pusat.
“Karena beban Anggaran APBN untuk di suplay ke BBM subsidi tersebut sudah terlalu berat bagi pemerintah,” terang Suimi.
Untuk itu DPRD Provinsi Bengkulu meminta kepada pemerintah daerah agar bekerjasama menjaga harga sembilan bahan pokok stabil.
Ia juga mengatakan, kenaikan harga BBM kemungkinan disebabkan penyaluran subsidi tidak tepat sasaran dan dimanfaatkan oleh oknum pelaku untuk melakukan bisnis.
“Makanya tujuan pemerintah menaikkan BBM ini secara nasional supaya mengurangi beban pemerintah,” tandasnya.
Diketahui anggaran subsidi dan kompensasi energi pada tahun 2022 sebesar Rp 502,4 triliun, nilai ini membengkak dari anggaran semula Rp 152,1 triliun. (red/adv)
