Satujuang, Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menepis kabar yang mengaitkan Presiden Republik Indonesia ke-7, Joko Widodo (Jokowi), dengan aktivitas penambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Pernyataan tersebut muncul menyusul viralnya foto dan video di media sosial yang menampilkan dua kapal berlogo “JKW” dan “Dewi Iriana” diduga digunakan untuk mengangkut biji nikel dari kawasan tersebut.
Menurut Bahlil, izin usaha pertambangan (IUP) untuk lokasi tambang di Raja Ampat sudah diterbitkan jauh sebelum pemerintahan Jokowi berkuasa.
“Semua perizinan ini dikeluarkan pada masa lalu. Tidak ada campur tangan Jokowi,” kata Bahlil saat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/6/25).
Lebih lanjut, Bahlil menjelaskan bahwa terdapat 5 perusahaan yang sempat mengantongi IUP di wilayah Raja Ampat.
Ia menegaskan bahwa empat di antaranya sudah dicabut karena dinilai merusak lingkungan.
“Empat IUP itu diterbitkan pada 2004 dan 2006, ketika perizinan masih di bawah kewenangan daerah. Kami telah menarik keempat izin tersebut,” jelasnya.
Sedangkan satu perusahaan lagi, PT Gading Agung Nusantara (GAGN), telah berkonsesi sejak 1972 berdasarkan kontrak karya yang disahkan pada era Orde Baru.
“Sejak 1998, GAGN memegang kontrak karya. Jadi, tidak ada yang baru-baru ini dikeluarkan oleh pemerintahan sekarang,” tegas Bahlil.
Sebelumnya, Mensesneg, Prasetyo Hadi juga mengumumkan pencabutan IUP 4 perusahaan yang terbukti menimbulkan kerusakan lingkungan di Raja Ampat.
Keputusan tersebut dibuat setelah pemerintah melakukan evaluasi mendalam terhadap dampak aktivitas penambangan di kawasan hutan lindung.
Menurut Prasetyo, sejak Januari 2025 pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden tentang penertiban kawasan hutan dan potensi sumber daya alam di dalamnya termasuk usaha pertambangan.
“IUP di Raja Ampat masuk dalam lingkup penertiban ini,” ujar Prasetyo Hadi di ruang kerjanya, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/6).
Untuk menelusuri akar permasalahan, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan 3 menteri, Bahlil Lahadalia selaku Menteri ESDM, Hanif Faisol Nurofiq selaku Menteri Lingkungan Hidup, dan Raja Juli Antoni selaku Menteri Kehutanan.
Mereka diminta segera mendalami sejauh mana kerusakan lingkungan yang terjadi akibat aktivitas tambang nikel di Raja Ampat.
Prabowo sendiri telah menggelar rapat terbatas dengan para menteri terkait pada Senin (9/6) di Hambalang, Bogor.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden menegaskan pentingnya langkah cepat untuk menyelamatkan kawasan hutan Raja Ampat yang menjadi salah satu kekayaan alam Indonesia.
“Atas arahan Bapak Presiden, pemerintah akan mencabut IUP 4 perusahaan di Raja Ampat yang terbukti merusak lingkungan,” pungkas Prasetyo Hadi. (AHK)
