Bengkulu Utara (BU) – Ratusan tenaga honorer Guru dan Kesehatan BU bersama Komunitas Pegiat Keadilan dan Hukum (KPKH) menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD BU, Senin (10/10/22).
“DPRD mencoret anggaran untuk seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK),” kata salah satu orator, Irwandi saat aksi.
Aksi ini merupakan reaksi dari para honorer, karena DPRD BU diketahui telah mencoret anggaran seleksi penerimaan PPPK sebesar Rp 350 juta di APBD Perubahan 2022.
Sehingga membuat ratusan tenaga Honorer turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi mereka karena merasa telah menjadi korban dari kebijakan tersebut.
Para tenaga honorer ini merasa sudah kehilangan harapan untuk diangkat menjadi PPPK ditahun ini, padahal sebagian dari mereka telah mengabdi selama puluhan tahun.
“Ini salah satu upaya kita bersama kawan-kawan honorer dalam memperjuangkan hak, semoga para dewan mencabut kebijakan tersebut dan mengembalikannya seperti di awal,” ujar Irwandi.
Saat aksi berlangsung, ketua DPRD BU, Sonti Bakara turun menemui massa yang sedang menggelar aksi, Ia berjanji kepada para pendemo, akan mengembalikkan anggaran yang dicoret tersebut.
Hingga membubarkan diri, aksi unjuk rasa ini berjalan damai tanpa ada aksi anarkis oleh para pendemo. (Red)
